INVESTIGASI TOP

Selasa, 17 Februari 2026

Komite Pemuda Rokan Hilir Meminta kepada Bupati Rokan Hilir Untuk Mencopot kadis Dinkes Diduga Bermental korupsi

Redaksi Comment

Bagan siapi-api, investigasi top--Basaruddin selaku ketua Komite pemuda rokan hilir (KPR) menyampaikan kepala Dinas kesehatan rokan hilir (kadis dinkes rohil) diduga bermental korupsi, selasa, 17 februari 2026.

Ketua KPR menyampaikan hal tersebut berdasarkan Proyek bangunan Labkesda tidak selesai sesuai kontrak dan tidak difungsikan hingga saat ini. proyek pembangunan Labkesda Rokan Hilir dikerjakan oleh CV Mitra Karya Rohil dan diawasi oleh CV Nusantara Utama Engineering.

Berdasarkan kontrak, pekerjaan dimulai pada 29 Juli 2024 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.

Namun hingga akhir Juli 2025, bangunan tersebut belum juga difungsikan dan ditemukan dalam kondisi rusak dan terbengkalai.

Basaruddin menyebut hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Selain persoalan proyek fisik, KPR juga menyoroti dana insentif Covid-19untuk tenaga kesehatan pada November hingga Desember 2022.

maka dari itu Basaruddin selaku ketua komite pemuda rokan hilir meminta kepada bupati rokan hilir untuk mencopot dan mengganti kepala dinas kesehatan rokan hilir yang diduga bermental korupsi.

Basaruddin juga menyampaikan jika masih ada kepala dinas yang bermental korupsi dirokan hilir maka nanti akan merusak dan mencederai roda pemerintahan yang dipimpin oleh bupati rokan hilir saat ini, imbuhnya.

Redaksi

APH Jangan Bungkam: Dugaan Kasino di Deluxe PUB & KTV Wajib Dijawab Terbuka

Redaksi Comment

BATAM, investigasi top Sikap diam aparat penegak hukum dan dinas terkait atas berita investigasi dugaan praktik perjudian terselubung di Deluxe PUB & KTV kini memicu tanda tanya besar publik. Hingga berita awal terbit, belum ada satu pun pernyataan resmi, klarifikasi, maupun langkah terbuka dari APH maupun pihak berwenang di wilayah .

Padahal, informasi yang beredar bukan tuduhan ringan. Dugaan keberadaan kasino terselubung di lantai 3 tempat hiburan tersebut dengan modus permainan bola pimpong sebagai kamuflase menyentuh ranah pidana serius dan menyangkut kredibilitas pengawasan lembaga negara.

Diamnya otoritas justru memperbesar ruang spekulasi: apakah laporan ini sedang ditindaklanjuti, diabaikan, atau justru tidak dianggap prioritas?

Dugaan Bukan Isu Kecil Perlu Respons Resmi

Rangkaian temuan lapangan dan keterangan narasumber mengarah pada pola operasi tertutup: akses terbatas, pengamanan berlapis, dan pemain tertentu. Jika benar, ini bukan pelanggaran administratif biasa, melainkan dugaan praktik perjudian terorganisir.

Karena itu, publik berhak mendapat jawaban tegas:

Apakah APH sudah melakukan penyelidikan awal?

Apakah BP Batam dan dinas perizinan telah melakukan pemeriksaan lokasi?

Apakah operasional tempat tersebut sudah diverifikasi sesuai izin?

Apakah ada pengawasan rutin terhadap aktivitas di lantai tertutup?

Tanpa pernyataan resmi, ruang informasi akan diisi rumor dan kecurigaan.

Ujian Kredibilitas Pengawasan

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Tempat hiburan malam yang baru beroperasi namun sudah terseret dugaan pelanggaran berat semestinya langsung menjadi objek pemeriksaan terpadu bukan dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.

Penegakan hukum tidak boleh tampak ragu ketika berhadapan dengan dugaan kejahatan berisiko tinggi. Justru di titik inilah negara harus terlihat hadir.

Klarifikasi Lebih Bernilai daripada Diam

Pernyataan resmi meskipun masih pada tahap penyelidikan jauh lebih sehat daripada kebungkaman. Transparansi proses akan:

Menenangkan publik

Menjaga nama baik institusi

Mencegah tuduhan pembiaran

Menutup ruang disinformasi

Perlu ditegaskan, seluruh informasi yang beredar saat ini masih berupa dugaan dan wajib diuji melalui proses hukum. Namun respons awal dari otoritas adalah keharusan etis dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.

Publik tidak menuntut vonis instan publik menuntut jawaban dan tindakan awal.

Iskandar

Senin, 16 Februari 2026

Festival Togak Tonggol dan Mandi Balimau Kasai di Langgam dihadiri Forkopimda

Redaksi Comment

Pelalawan, investigasi top - Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K dan Bupati Pelalawan H. Zukri bersama Wakli Bupati Husni Tamrin menghadiri Festival Adat Togak Tonggol dan tradisi Mandi Balimau Kasai yang dipusatkan di Balai Anjungan Ranah Tanjung Bunga, Kecamatan Langgam, Senin (16/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tradisi masyarakat setempat dalam menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Sewitri, Ketua TP PKK Pelalawan Sella Pitaloka, S.IP, M.Si, sekaligus Anggota DPRD Propinsi Riau, PJU Polres Pelalawan, Kapolsek Langgam IPTU Jerry Sinaga , S.H, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, para Asisten, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan, perwakilan PT EMP Bentu dan PT RAPP, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kecamatan Langgam.

Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan bahwa budaya Togak Tonggol yang dilaksanakan dalam rangkaian festival tersebut merupakan warisan budaya yang patut dibanggakan. Tradisi ini bahkan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat.

Bupati menambahkan bahwa tradisi Togak Tonggol juga telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tradisi khas Kabupaten Pelalawan tersebut sukses meraih Juara I Kategori Atraksi Budaya Terbaik pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2025, sebagai bentuk pengakuan atas kekayaan dan keunikan budaya lokal yang terus dilestarikan.

Menurut Bupati, pelaksanaan Togak Tonggol menjelang Ramadan memiliki makna mendalam bagi masyarakat, yakni sebagai simbol penyelesaian persoalan dan sengketa sebelum memasuki bulan suci, sehingga ibadah dapat dijalani dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

“Jika ada tonggol yang tidak naik, itu pertanda ada persoalan yang harus diselesaikan. Inilah makna sesungguhnya dari tradisi kita, yakni menyatukan, mendamaikan, dan mempererat persaudaraan.” ujarnya.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara , S.I.K juga mengapresiasi peran para datuk dan tokoh adat yang terus menjaga serta melestarikan budaya tersebut. Ia menilai, semakin dilestarikan, maka budaya daerah akan semakin dikenal luas dan berpotensi menarik kunjungan masyarakat luar ke Langgam.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh pelestarian adat dan budaya, sekaligus mendorong pembangunan di Kecamatan Langgam dan Kelurahan Langgam secara berkelanjutan.

Festival Adat Togak Tonggol dan Mandi Balimau Kasai berlangsung meriah, diwarnai dengan penampilan budaya dan tradisi Melayu di Kabupaten Pelalawan.

Sri Imelda

PASTIKAN RASA AMAN UMAT, POLDA KEPRI SIAGA AMANKAN PERAYAAN IMLEK

Redaksi Comment

Batam, investigasi top– Polda Kepulauan Riau memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan rangkaian Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di Kota Batam. Kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta Menteri Transmigrasi RI bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas kamtibmas, sebanyak 461 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan. Personel tersebut terdiri dari 208 personel Polda Kepri, 163 personel Polresta Barelang, 30 personel Satpol PP, 30 personel Ditpam, dan 30 personel Dishub.

Pola pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Personel ditempatkan pada titik-titik strategis guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Objek pengamanan meliputi tempat ibadah vihara dan klenteng yang ada di wilayah Kota Batam yang menjadi prioritas pengamanan guna menjamin umat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat. Pengamanan juga terfokus di kawasan Simpang Martabak Har sebagai lokasi perayaan malam Tahun Baru Imlek.

Personel di lapangan turut melaksanakan pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Patroli preventif ditingkatkan guna mencegah potensi gangguan kamtibmas serta memastikan situasi tetap kondusif selama perayaan berlangsung.

Selain di Kota Batam, pengamanan serupa juga telah disiapkan di jajaran Polres/ta yang wilayahnya turut melaksanakan perayaan Imlek, seperti di Tanjungpinang, Karimun, dan Bintan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayah Kepulauan Riau dapat merayakan Imlek dengan rasa aman dan nyaman.

“Polda Kepri berkomitmen memberikan pengamanan maksimal agar perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berjalan aman, lancar, dan kondusif. Sinergitas seluruh unsur menjadi kunci utama terciptanya situasi yang stabil,” tutur Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Terakhir, Kabid Humas Polda Kepri mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban selama perayaan berlangsung, mematuhi arahan petugas di lapangan, menggunakan kembang api dan petasan secara bijak sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan dan barang bawaan, serta segera melaporkan potensi gangguan kamtibmas melalui Call Center 110.

Polri Untuk Masyarakat

Bidang Humas Polda Kepri

Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Kabid Humas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com

Telp/Fax: 0778-7760038

Twitter: @poldakeprihumas

Facebook: Humas Polda Kepri

Instagram: @humaspoldakepri

Iskandar Chaniago

Seleksi Kompetensi PPPK KemenHAM di Sumbar Resmi Berakhir, Ribuan Peserta Tunggu Pengumuman Kelulusan

Redaksi Comment

Padang, investigasi top- Rangkaian ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumatra Barat (Sumbar) akhirnya resmi berakhir pada Senin (16/02/2026).

Ujian yang telah dimulai dari Rabu (11/02) di UPT BKN Padang, dan diikuti oleh total peserta mencapai lebih dari 1.600 orang.

"Alhamdulillah hari ini ujian Seleksi bagi PPPK di Sumbar telah resmi berakhir setelah berlangsung selama 6 hari terakhir," kata Kepala Kanwil KemenHAM Sumbar, Dewi Nofyenti di Padang.

Ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pegawai KemenHAM Sumbar yang telah bekerja ekstra sejak hari pertama selaku panitia daerah.

Selain itu Dewi juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman Sumbar, dan peserta magang dari Kemnaker, serta pihak lain yang telah mendukung pelaksanaan seleksi ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ecky Fajrian Eddy selaku ketua panitia di daerah mengatakan pelaksanaan seleksi ini berjalan lancar dan sesuai dengan sistem keamanan yang ditetapkan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, dari 1.669 peserta yang lolos administrasi, sebanyak 1.576 peserta yang hadir dalam seleksi SKD CPNS.

Ia juga menyampaikan harapannya agar hasil seleksi ini dapat menghasilkan calon PPPK yang tidak hanya memiliki kompetensi tinggi, tetapi juga memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas di lingkungan Kementerian HAM khususnya di Wilayah Sumatera Barat.

Ia mengatakan setelah ujian ini berakhir maka peserta ujian tinggal menunggu pengumuman kelulusan yang menunggu jadwal dari pusat.

Lebih lanjut, peserta yang dinyatakan lulus ujian ini selanjutnya akan mengikuti tahapan tes seleksi kompetensi tambahan dalam bentuk tertulis dan akan diumumkan pada 7 hingga 16 Maret mendatang.

Oleh karenanya, Ia meminta peserta untuk senantiasa melakukan pengecekan di website resmi www.kemenham.go.id

Pada kesempatan tersebut, perwakilan tim pengawas dari KemenHAM pusat dan BKN Padang juga menyampaikan ungkapan terimakasih atas sinergi dan kolaborasi yang berjalan sehingga kegiatan seleksi tersebut berlangsung dengan lancar dan aman.

(Humas KemenHAM Sumbar)

Sri Imelda

POLDA KEPRI TERUS KAWAL PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH HARI KE-20 HINGGA KE-24, SITUASI TETAP AMAN DAN KONDUSIF

Redaksi Comment

Batam, investigasi top– Jajaran Polda Kepulauan Riau melalui Polsek Batu Ampar Polresta Barelang terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pendistribusian air bersih dari Pemerintah melalui PT Air Batam Hilir (ABH) kepada masyarakat terdampak gangguan pasokan air bersih di Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Pengamanan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai hari ke-20 hingga hari ke-24, sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memastikan penyaluran bantuan air bersih berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran. Setiap hari, personel Polsek Batu Ampar melaksanakan apel kesiapan, dilanjutkan dengan pengamanan terbuka dan mobile di titik-titik distribusi sesuai dengan surat perintah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data pelaksanaan di lapangan, selama lima hari tersebut kebutuhan distribusi air bersih di Kelurahan Tanjung Sengkuang tercatat sebanyak 470 trip mobil tangki air, dengan realisasi pendistribusian sebanyak 353 trip. Sementara itu, untuk Kelurahan Batu Merah, kebutuhan sebanyak 43 trip mobil tangki air telah terpenuhi seluruhnya.

Masyarakat Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Kelurahan Batu Merah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jajaran Polda Kepulauan Riau Melalui Polsek Batu Ampar Polresta Barelang yang telah hadir langsung mengawal serta mengamankan proses pendistribusian air bersih. Warga mengaku merasa lebih tenang dan terbantu dengan kehadiran personel kepolisian, sehingga proses pembagian air dapat berjalan dengan tertib tanpa menimbulkan gangguan kamtibmas.

Kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, serta memastikan pendistribusian air bersih berlangsung secara tertib dan tepat sasaran. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.

Sebagai penutup, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabidhumas Polda Kepri mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, saling menghormati saat proses distribusi berlangsung, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di Kota Batam.

*Polri Untuk Masyarakat*

Bidang Humas Polda Kepri

Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com

Telp/Fax: 0778-7760038

Twitter: @poldakeprihumas

Facebook: Humas Polda Kepri

Instagram: @humaspoldakepri

Iskandar Chaniago

Integritas Pelayanan BBM dan Peluang Kepedulian Sosial

Redaksi Comment

PEKANBARU, investigasitop-- Transparansi dalam setiap transaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan hanya bagian dari standar pelayanan, tetapi merupakan amanah publik yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Belakangan ini muncul perhatian masyarakat terhadap selisih kecil dalam transaksi pembelian BBM, khususnya terkait pengembalian uang konsumen. Nominalnya memang tidak besar dan kerap dianggap sepele. Namun apabila terjadi berulang dan tidak dikembalikan tanpa persetujuan konsumen, akumulasinya dapat menjadi signifikan.

Sebagai ilustrasi, apabila terdapat selisih Rp200 dalam 1.500 transaksi per hari, potensi akumulasi dapat mencapai Rp300.000 per hari, Rp9.000.000 per bulan, dan lebih dari Rp100 juta dalam setahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai kecil pun memiliki dampak besar apabila terjadi secara konsisten.

Pernyataan ini bukanlah tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan pengingat bahwa setiap rupiah adalah hak konsumen yang wajib dikembalikan sepenuhnya. Jika terdapat pembulatan, hal itu harus berdasarkan persetujuan yang jelas dan sukarela dari konsumen.

Secara hukum, hak atas pelayanan yang jujur dan tidak merugikan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar dan transparan.

Sekretaris Ikatan Keluarga Minang Provinsi Riau (IKM) Provinsi Riau, H. Agusman SK, SH, MH, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik.

“Kita tidak sedang menuduh siapa pun. Namun kita mengingatkan bahwa setiap rupiah adalah amanah. Jika itu hak konsumen, wajib dikembalikan. Jangan sampai hal kecil yang dianggap biasa justru mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar apabila terdapat dana pembulatan yang benar-benar diikhlaskan konsumen, pengelola dapat menyalurkannya secara transparan untuk kepentingan sosial seperti membantu anak yatim, panti asuhan, dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Senada dengan itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (BEM USTI), Maulana Ikhsan, menilai isu ini bukan semata soal nominal, melainkan soal integritas dan akuntabilitas publik.

“Mahasiswa melihat ini sebagai persoalan etika pelayanan. Nilainya mungkin kecil, tetapi jika terjadi berulang dan tanpa kejelasan, dampaknya bisa besar. Karena itu transparansi harus menjadi standar, bukan pilihan,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya inovasi seperti program donasi sukarela yang tercatat dan diumumkan secara berkala kepada publik, sehingga setiap rupiah yang diikhlaskan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat sosial.

Pengelola SPBU, termasuk yang berada dalam jaringan PT Pertamina (Persero) dan mitra resminya, diharapkan memperkuat pengawasan internal serta memastikan seluruh transaksi dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Kepercayaan publik dibangun dari hal-hal kecil. Dan amanah publik dijaga dari setiap rupiah yang dipertanggungjawabkan.

Transparansi bukan sekadar prosedur. Ia adalah komitmen moral.

Redaksi