Pangdam XV/Pattimura Terjun Langsung Bantu Korban Erupsi Gunung Dukono

Pangdam XV/Pattimura Terjun Langsung Bantu Korban Erupsi Gunung Dukono

Redaksi       Comment   

Halmahera Utara —InvestigasiTop.site_- Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bergerak cepat terjun langsung membantu proses evakuasi korban terdampak erupsi Gunung Api Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (9/5/2026).

Kehadiran Pangdam di lokasi bencana menjadi bukti nyata kepedulian TNI dalam memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas proses evakuasi di tengah situasi darurat akibat aktivitas vulkanik Gunung Dukono.

Didampingi Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., Pangdam tiba di lokasi dan disambut langsung oleh Bupati Halmahera Utara bersama jajaran Forkopimda. Selanjutnya, Pangdam langsung menuju Pos Pemantauan guna memperoleh gambaran terkini terkait proses pencarian dan penyelamatan para pendaki yang terjebak akibat erupsi.

Berdasarkan laporan Dandim 1508/Tobelo, saat erupsi terjadi terdapat 20 pendaki berada di kawasan gunung. Hingga saat ini, tim gabungan berhasil mengevakuasi 18 orang, terdiri dari 17 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara itu, dua warga negara asing (WNA) masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Suasana duka menyelimuti kunjungan Pangdam saat melihat langsung jenazah salah satu korban di RSUD Tobelo, yakni seorang perempuan berusia 29 tahun yang merupakan pegawai Pertamina Ternate. Kehadiran Pangdam bukan sekadar menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moril bagi keluarga korban dan seluruh petugas yang berjibaku di lapangan.

Dalam keterangannya, Pangdam menegaskan bahwa keselamatan jiwa manusia harus menjadi prioritas utama. Ia juga menyayangkan masih adanya aktivitas pendakian meskipun status Gunung Dukono telah berada pada Level II (Waspada).

“Kami hadir di sini untuk memastikan seluruh pihak bekerja maksimal dalam misi kemanusiaan ini. Saya juga ingin menekankan bahwa ketika gunung sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya dan statusnya meningkat, maka tidak ada alasan lagi untuk melakukan pendakian. Ke depan, koordinasi antara petugas pemantau, perangkat desa, dan masyarakat harus lebih diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” tegas Pangdam.

Pangdam XV/Pattimura turut memberikan apresiasi kepada tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta relawan masyarakat yang terus berjuang menyisir jalur evakuasi sepanjang kurang lebih 11,2 kilometer dengan kondisi medan yang berat dan berisiko tinggi.

Ia juga mengingatkan seluruh personel yang bertugas agar tetap mengutamakan faktor keselamatan selama melaksanakan operasi pencarian dan evakuasi.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak erupsi, Pangdam XV/Pattimura turut menyerahkan bantuan sosial kepada warga sekitar guna membantu meringankan beban masyarakat akibat bencana tersebut.

Sinergi yang ditunjukkan dalam operasi kemanusiaan ini menjadi wujud nyata kerja sama antara Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Basarnas, serta seluruh unsur terkait yang selalu hadir di tengah kesulitan rakyat.

Red/Cici

Ditlantas Polda Riau Semarakkan CFD Pekanbaru, Edukasi Kamseltibcarlantas hingga Ajak Masyarakat Ramaikan Riau Bhayangkara Run 2026

Ditlantas Polda Riau Semarakkan CFD Pekanbaru, Edukasi Kamseltibcarlantas hingga Ajak Masyarakat Ramaikan Riau Bhayangkara Run 2026

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, investigasitop– Kawasan Car Free Day (CFD) Kota Pekanbaru kembali menjadi pusat aktivitas masyarakat pada Minggu pagi, 10 Mei 2026. Ribuan warga tampak memadati area CFD untuk berolahraga, bersantai hingga menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga.

Memanfaatkan momentum tersebut, personel Ditlantas Polda Riau yang dipimpin langsung Kasi BPKB Subdit Regident Ditlantas Polda Riau AKP Lily Sulfiani, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan preemtif berupa sosialisasi dan himbauan Kamseltibcarlantas serta Green Policing kepada masyarakat yang hadir di kawasan CFD.

Kegiatan dimulai sekira pukul 06.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB dengan pendekatan humanis melalui interaksi langsung, pembagian brosur edukasi keselamatan berlalu lintas serta ajakan menjaga lingkungan hidup.

Selain memberikan edukasi, kehadiran personel Polwan Ditlantas Polda Riau juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak pengunjung tampak antusias berdialog hingga berfoto bersama personel yang bertugas.

Salah seorang pengunjung CFD, Dianidhinta (23), warga Kota Dumai yang sedang berlibur di Pekanbaru mengaku senang dengan kehadiran polisi di tengah keramaian masyarakat.

“Menurut kami ini kegiatan sangat positif sekali. Di tengah pusat keramaian ini dengan adanya kehadiran polisi tentu kami lebih merasa aman dan nyaman. Saya mewakili rekan-rekan lain mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Polwan tadi, kebetulan sempat berfoto bersama juga. Semoga kegiatan ini terus berlanjut setiap minggunya,” ujarnya.

AKP Lily Sulfiani menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif dan persuasif.

“Selain menyampaikan pesan edukasi Kamseltibcarlantas dan Green Policing, kami juga mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan event Riau Bhayangkara Run 2026 yang dalam waktu dekat kembali akan dilaksanakan. Momentum CFD ini sangat baik untuk mengedukasi sekaligus membangun kedekatan bersama masyarakat,” jelas AKP Lily Sulfiani.

Ia juga menyampaikan bahwa Riau Bhayangkara Run merupakan salah satu event terbesar di Pulau Sumatera yang setiap tahunnya mendapat antusias tinggi dari masyarakat maupun peserta dari luar daerah.

“Riau Bhayangkara Run bukan sekadar ajang olahraga, namun juga menjadi sarana mempererat hubungan Polri bersama masyarakat serta mendukung gaya hidup sehat,” tambahnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran personel Ditlantas di ruang publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan rasa aman, nyaman dan edukasi kepada masyarakat.

“Kami ingin kehadiran Polantas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya melakukan pengaturan lalu lintas, namun juga aktif memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas, mengajak masyarakat peduli lingkungan melalui Green Policing serta membangun kedekatan humanis bersama masyarakat,” ujar Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika.

Ia juga mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Riau.

Adapun personel yang turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya AKP Lily Sulfiani, S.I.K., M.H., Iptu Sri Restu Fajarwati, S.Psi., Iptu Yulanda Alvalery, S.Tr.K., M.M., Aiptu Hendro Sucipto, Aiptu Rio Utomo Dwijo, Aipda Tomy Manuel, Bripka Bayu Ariwibowo, Bripka Nitha Listasari, S.H., Briptu Feby Iriani serta Bripda Triyuni Sadiah Zahra Chaniago bersama personel lainnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di kawasan Car Free Day terpantau aman, tertib dan kondusif.

Idam lanun 

Jelang HUT ke-8, Kasdivif 3 Kostrad Pimpin Ziarah Rombongan di TMP Panaikang

Jelang HUT ke-8, Kasdivif 3 Kostrad Pimpin Ziarah Rombongan di TMP Panaikang

Redaksi       Comment   

Makassar, investigasitop– Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Divisi Infanteri 3 Kostrad, Kepala Staf Divif 3 Kostrad Brigjen TNI Fadli Mulyono, S.I.P., M.Sos., memimpin ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (08/05/2026).

Kegiatan berlangsung penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara.

Ziarah rombongan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat juang, loyalitas, dan pengabdian prajurit Divif 3 Kostrad dalam melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pendahulu.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat HUT ke-8 Divif 3 Kostrad semakin memperkokoh jiwa patriotisme serta dedikasi prajurit dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Sri Imelda 

aktivitas Galian C di Gajah Tua Kampung Sakai Duri 13 Disorot, Dugaan Kuari Suplai Proyek PHR Tanpa AMDAL Mengemuka ‎

aktivitas Galian C di Gajah Tua Kampung Sakai Duri 13 Disorot, Dugaan Kuari Suplai Proyek PHR Tanpa AMDAL Mengemuka ‎

Redaksi       Comment   

‎

DURI, investigasitop – Aktivitas galian C berskala besar di wilayah Gajah Tua, Kampung Sakai Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, mulai menjadi perhatian publik. Aktivitas pengerukan tanah merah yang diduga dijadikan sumber material timbunan untuk kebutuhan proyek di lingkungan Pertamina Hulu Rokan (PHR) disebut berlangsung secara masif dengan mobilisasi dump truck dan alat berat setiap hari.

‎

‎Dari dokumentasi lapangan yang diperoleh, terlihat puluhan dump truck keluar masuk melalui jalur tanah yang berada di kawasan perkebunan sawit. Area pengerukan tampak membentuk bentangan kuari terbuka dengan permukaan tanah yang telah dikupas dalam skala luas.

‎

‎Sejumlah warga sekitar mengaku aktivitas kendaraan proyek berlangsung sejak pagi hingga malam hari.

‎

‎“Mobil dump truck keluar masuk terus. Debu tebal, jalan mulai rusak dan aktivitas makin ramai malam hari,” ujar seorang warga sekitar Gajah Tua.

‎

‎Warga lainnya mengaku tidak pernah melihat adanya papan informasi proyek maupun penjelasan resmi terkait legalitas aktivitas pengerukan tersebut.

‎

‎“Kami tahunya cuma tanah dikeruk besar-besaran. Tapi proyek apa dan izinnya bagaimana, masyarakat tidak pernah dijelaskan,” ungkap warga lainnya.

‎

‎Sorotan semakin menguat setelah muncul keterangan dari narasumber internal di lapangan yang menyebut pekerjaan tersebut diduga dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (NK).

‎

‎“Yang kerja di lapangan itu NK. Tanah dari lokasi ini dipakai untuk kebutuhan penimbunan rig di area PHR,” ujar sumber internal kepada media ini.

‎

‎Pernyataan itu memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas aktivitas kuari yang berada di kawasan Gajah Tua, Kampung Sakai Duri 13 tersebut.

‎

‎Sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, aktivitas pengambilan material tanah urug atau galian C dalam skala komersial wajib memiliki:

‎- izin pertambangan batuan atau SIPB,

‎- dokumen lingkungan hidup,

‎- persetujuan AMDAL atau UKL-UPL,

‎- serta izin operasi sesuai ketentuan pemerintah.

‎

‎Jika aktivitas dilakukan tanpa izin lingkungan maupun izin pertambangan, maka berpotensi masuk kategori pertambangan ilegal dan pelanggaran lingkungan hidup.

‎

‎Yang menjadi perhatian, dugaan aktivitas kuari ini menyeret nama perusahaan BUMN dan proyek strategis negara.

‎

‎Publik kini mempertanyakan: bagaimana aktivitas pengerukan tanah dalam skala besar yang disebut untuk kebutuhan proyek PHR bisa berjalan apabila legalitas AMDAL dan izin tambangnya belum jelas?

‎

‎Terlebih lokasi aktivitas berada di wilayah Kampung Sakai Duri 13 yang selama ini cukup sensitif terhadap persoalan lahan dan eksploitasi sumber daya alam.

‎

‎Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai pola hubungan antar perusahaan pelat merah dalam proyek tersebut.

‎

‎PHR diketahui merupakan bagian dari grup Pertamina, sementara PT Nindya Karya adalah perusahaan BUMN sektor konstruksi. Secara prinsip kerja sama antar BUMN memang dimungkinkan dalam proyek strategis nasional.

‎

‎Namun publik menilai persoalan utamanya bukan pada kerja sama antar perusahaan negara, melainkan apabila:

‎material proyek berasal dari lokasi tanpa izin,

‎

‎aktivitas tambang tidak memiliki AMDAL,

‎atau terjadi pembiaran terhadap dugaan pelanggaran lingkungan hidup.

‎

‎“Kalau benar tanah diambil besar-besaran untuk kebutuhan proyek industri migas, itu bukan lagi sekadar gali tanah biasa. Itu sudah aktivitas pertambangan material,” ujar seorang pemerhati lingkungan di wilayah Duri.

‎

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai:

‎- siapa pemilik izin kuari,

‎- status AMDAL lokasi,

‎- volume material yang diambil,

‎- serta legalitas penggunaan area pengerukan di Gajah Tua Kampung Sakai Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

‎

‎Kini publik menunggu: apakah DLHK, Dinas ESDM, aparat penegak hukum, hingga pengawas BUMN akan turun melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengerukan tanah tersebut, atau justru aktivitas kuari akan terus berjalan di tengah debu dump truck dan sunyinya pengawasan negara. (*)

Redaksi 

RSUP Kepri Berpolemik, Di Mana Peran Inspektorat?

RSUP Kepri Berpolemik, Di Mana Peran Inspektorat?

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, investigasitop– Kepedulian Pemuda Melayu Riau melontarkan kritik keras terhadap lemahnya fungsi pengawasan internal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya terkait peran Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam mengawasi tata kelola di lingkungan RSUP Provinsi Kepulauan Riau.

‎

‎Mereka menilai, berbagai persoalan yang belakangan mencuat ke publik menjadi indikasi adanya dugaan lemahnya kontrol pengawasan internal pemerintah daerah terhadap potensi persoalan administrasi, pengelolaan anggaran, hingga tata kelola pelayanan publik.

‎

‎Koordinator Kepedulian Pemuda Melayu Riau menyampaikan, apabila benar persoalan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2023 namun baru mendapat perhatian serius setelah ramai diperbincangkan publik, maka hal itu patut menjadi evaluasi besar terhadap efektivitas sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

‎

‎“Pengawasan itu bukan bekerja setelah gaduh. Fungsi pengawasan melekat dan audit internal seharusnya mampu mendeteksi lebih awal potensi persoalan di lingkungan instansi pemerintah,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).

‎

‎Menurutnya, lemahnya deteksi dini terhadap persoalan di lembaga pelayanan publik dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap sistem pengawasan pemerintah daerah.

‎

‎Pemuda Melayu Riau juga menegaskan bahwa dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan internal memiliki posisi strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

‎

‎“Kalau ada dugaan persoalan administrasi yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, maka publik tentu mempertanyakan di mana fungsi kontrol internal dijalankan,” katanya.

‎

‎Mereka mengingatkan bahwa fungsi pengawasan internal pemerintah sejatinya telah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya:

‎- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

‎- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang - Bersih dan Bebas dari KKN;

‎serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

‎

‎Menurut mereka, regulasi tersebut menegaskan pentingnya sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam mencegah penyimpangan administrasi maupun pengelolaan keuangan negara.

‎

‎Pemuda Melayu Riau menilai, apabila fungsi pengawasan internal berjalan optimal sejak awal, maka berbagai persoalan yang kini menjadi sorotan publik semestinya dapat dicegah sebelum berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

‎

‎“Jangan sampai publik menilai pengawasan internal hanya bersifat administratif di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi di lapangan,” tegasnya.

‎

‎Selain itu, mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Polda Kepulauan Riau, serta aparat pengawasan lainnya memberikan atensi serius terhadap persoalan yang berkembang guna memastikan seluruh proses tata kelola di lingkungan rumah sakit pemerintah berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip akuntabilitas publik.

‎

‎Menurut mereka, keterlibatan aparat penegak hukum penting untuk memastikan adanya kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan pemerintah.

‎

‎“Ini bukan soal menyerang lembaga tertentu, tetapi bagian dari kepedulian masyarakat agar fungsi pengawasan negara benar-benar bekerja. Karena ketika pengawasan melemah, ruang persoalan akan semakin terbuka,” ujarnya.

‎

‎Pemuda Melayu Riau juga mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan internal, termasuk responsivitas Inspektorat dalam menangani potensi persoalan di lingkungan instansi daerah.

‎

‎“Jangan tunggu persoalan membesar baru bergerak. Fungsi pengawasan harus hidup, aktif, dan responsif. Karena publik membutuhkan pemerintah yang sigap menjaga tata kelola, bukan sekadar hadir setelah keadaan gaduh,” pungkasnya.(*)

‎

‎redaksi

Semangat “Persit Bisa”: Gelar Simfoni Karya untuk Bangsa

Semangat “Persit Bisa”: Gelar Simfoni Karya untuk Bangsa

Redaksi       Comment   

 

JAKARTA, Investigasi Top - Rangkaian kegiatan “Persit Bisa” Tahun 2026 memasuki hari ketiga sekaligus hari terakhir di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (9/5/2026). 

Pada hari penutupan ini, kegiatan berlangsung semakin beragam dengan memadukan unsur kreativitas, edukasi, pelestarian budaya, pemberdayaan perempuan, hingga hiburan dalam satu rangkaian acara yang hangat dan penuh kebersamaan.

Mengangkat tema Tenun Pringgasela, hari ketiga Persit Bisa 2026 kembali menegaskan komitmen Persit Kartika Chandra Kirana dalam mengangkat kekayaan wastra Nusantara sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi anggota Persit untuk menampilkan karya, memperluas wawasan, serta memperkuat kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi kreatif dan dunia digital.

Antusiasme peserta tampak sejak pagi saat acara dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penampilan Vocal Group Puspomad yang membawakan sejumlah lagu secara interaktif untuk menghibur para undangan dan pengunjung.

Penayangan Journey Pringgasela yang menampilkan proses kreatif dan nilai budaya dari Tenun Pringgasela menjadi pengantar sebelum sesi Fashion Show Pringgasela by Kraton, yang memperlihatkan keindahan tenun tradisional dalam sentuhan busana modern dan elegan. Melalui peragaan tersebut, Tenun Pringgasela tampil tidak hanya sebagai kain warisan budaya, tetapi juga sebagai karya kreatif yang memiliki daya tarik dalam dunia mode masa kini.

Tidak hanya menghadirkan peragaan busana, hari ketiga juga diisi dengan gelar wicara bertema “Pemberdayaan Perempuan di Era Digital” dengan narasumber dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Dalam sesi tersebut, para narasumber membagikan wawasan mengenai peluang perempuan untuk berkembang di tengah kemajuan teknologi, termasuk pemanfaatan ruang digital untuk promosi, pemasaran, jejaring usaha, dan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab.

Pada sesi siang hingga sore, pengunjung kembali disuguhkan tayangan perjalanan hasil karya anggota, dilanjutkan dengan Fashion Show Selvi Collection yang menampilkan karya anggota Persit dalam konsep busana yang anggun, kreatif, dan relevan dengan perkembangan tren gaya masa kini.

Panggung Persit Bisa 2026 semakin semarak dengan gelaran Fashion Show Nusantara yang menampilkan 28 koleksi dari masing-masing Pengurus Daerah. Sesi ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian hari ketiga karena memperlihatkan keberagaman karya anggota dari berbagai wilayah Indonesia. Setiap koleksi menghadirkan karakter, motif, warna, dan kekhasan daerah masing-masing, sekaligus menunjukkan besarnya potensi Persit dalam bidang kreativitas dan ekonomi kreatif.

Keseruan acara semakin terasa dengan berbagai penampilan hiburan, termasuk musik instrumental dari Kartika Band yang mengiringi suasana kegiatan. Menjelang penutupan, acara dilanjutkan dengan closing ceremony dan closing statement dari Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ny. Uli Simanjuntak, sebagai penanda berakhirnya seluruh rangkaian Persit Bisa 2026.

Penutupan kegiatan berlangsung meriah melalui penampilan Closing Dance Rampak Gendang Kopassus yang dibawakan oleh 12 penari anggota Persit Kopassus. Tarian ini menghadirkan energi, kekompakan, dan semangat kebersamaan sebagai simbol kuatnya persatuan anggota Persit dalam menjaga budaya, mengembangkan karya, dan terus memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Melalui penyelenggaraan hari terakhir rangkaian “Persit Bisa 2026” bertajuk Semangat “Persit Bisa”: Gelar Simfoni Karya untuk Bangsa, Persit Kartika Chandra Kirana menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya menjadi wadah kebersamaan istri prajurit, tetapi juga ruang pemberdayaan yang mendorong anggota untuk semakin kreatif, mandiri, produktif, dan adaptif di era modern. Dengan tetap berpijak pada nilai budaya bangsa, Persit terus menghadirkan karya nyata yang mendukung kemandirian ekonomi keluarga serta memperkuat kebanggaan terhadap warisan 

nusantara. (Dispenad)

Gandeng PLN dan BRK Syariah, PWI Riau Gelar Trofeo Sepakbola Mini Meriahkan HPN 2026

Gandeng PLN dan BRK Syariah, PWI Riau Gelar Trofeo Sepakbola Mini Meriahkan HPN 2026

Redaksi       Comment   

 

PEKANBARU, Investigasi Top – Dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia tingkat Provinsi Riau, PWI Riau menggelar Trofeo Sepakbola Mini bersama PT PLN Unit Induk Riau dan Kepri dan Bank Riau Kepri Syariah.

Kegiatan olahraga penuh keakraban tersebut berlangsung di Lapangan Mandala, Jalan Rajawali Sakti Ujung, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, Sabtu (9/5/2026). 

Turut hadir saat pertandingan Wakil Bendahara Umum PWI Pusat Herlina Anis, Sekretaris PWI Riau N Doni Dwi Putra, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Syariah Fajar Restu Febriansyah, dan Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Riau dan Kepri Syaeful Hanan. 

Trofeo mini soccer ini mempertemukan tiga tim, yakni tim Persatuan Wartawan Indonesia, tim PLN, dan tim BRKS. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan silaturahmi antara insan pers dan mitra kerja.

Sekretaris PWI Riau N Doni Dwi Putra mengatakan berbagai kegiatan sudah diselenggarakan untuk memeriahkan perayaan HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI di Riau. 

"Sebelumnya kami mengadakan kegiatan seperti donor darah, pertandingan domino, tenis meja hingga pemotongan tumpeng dan diskusi dengan pemerintah dan tokoh pers," ujar Doni. 

Trofeo mini soccer ini sebut Doni, merupakan bagian dari perayaan HPN, yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara PWI Riau dengan mitra kerja melalui kegiatan positif dan penuh semangat kebersamaan. 

Sementara itu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Syariah Fajar Restu Febriansyah mengatakan kegiatan olahraga bersama seperti ini menjadi sarana mempererat hubungan dan menjaga silaturahmi.

“Silaturahmi dalam momentum Hari Pers Nasional ini sangat baik. Kami tunggu mainnya lagi, kalau bisa tiap hari mainnya,” ujarnya sambil berseloroh.

Ia juga berharap hubungan baik antara BRKS dan insan pers di Riau terus terjalin dengan erat.

“Selamat Hari Pers Nasional. Semoga kita semua diberikan umur panjang dan silaturahmi tetap terjaga,” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Riau dan Kepri Syaeful Hanan, yang mengaku senang bisa ambil bagian dalam kegiatan yang digagas PWI Riau tersebut.

“Fun mini soccer ini sangat menyenangkan. Terima kasih kepada PWI Riau atas pelaksanaannya. Kami sangat senang dan happy dengan acara ini. Kegiatan seperti ini meningkatkan tali silaturahmi dan keakraban kami dengan PWI,” katanya.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI.

“Kami mengucapkan tahniah kepada PWI. Semoga semakin sukses, semakin maju, terus memberikan informasi yang akurat, dan meningkatkan kerja sama dengan kami,” tambahnya.

Ketua Siwo PWI Riau Abdul Gapur mengucapkan Terima kasih kepada BRK Syariah dan PLN Unit Induk Riau Kepri yang sudah ikut menyukseskan pertandingan persahabatan ini. 

“Melalui trofeo sepakbola mini ini, kami ingin membangun kebersamaan dan mempererat hubungan baik antara wartawan dengan mitra. Semangat sportivitas dan silaturahmi menjadi tujuan utama kegiatan ini,” ujar Gapur.

Pertandingan ditutup dengan salam-salaman dan foto bersama sesama pemain. Adapun BRK Syariah keluar sebagai tim yang paling dominan. (*)