INVESTIGASI TOP

Selasa, 19 Mei 2026

POLSEK KULIM DUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL MELALUI SAMBANG DAN PEMBINAAN KEBUN SINGKONG WARGA



Pekanbaru,InvestigasiTop.site_-Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Polsek Kulim melaksanakan kegiatan sambang dan pembinaan kepada warga yang bergerak di bidang pertanian singkong (ubi), pada Selasa, 19 Mei 2026, sekira pukul 09.00 WIB.

Kegiatan tersebut 
dilaksanakan di kebun singkong milik warga yang berlokasi di Jalan Lintas Timur Km 17, RT 02 RW 07, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan Polri terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor pertanian masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

Bhabinkamtibmas Kelurahan Sialang Rampai, AIPTU Riki Roy
Bhabinkamtibmas Kelurahan Melebung, AIPTU T. S. Silaen, S.H.
Pemilik lahan/kebun, Bapak Karyoto
Dalam kegiatan tersebut, personel Bhabinkamtibmas menyambangi sekaligus memberikan motivasi kepada warga binaan yang memanfaatkan lahan pertanian untuk budidaya singkong. Selain sebagai bentuk silaturahmi dan pembinaan kepada masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan mendorong masyarakat agar terus aktif mengelola lahan produktif guna mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kecamatan Kulim.

Polsek Kulim berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Melalui kegiatan sambang seperti ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian dan ketahanan pangan nasional.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Red/Mirza halawa

SESPIMMA POLRI ANGKATAN 75 POKJAR V GELAR PKP DAN FGD DI POLRES SUMEDANG, BAHAS SINERGISITAS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK


SUMEDANG, investigasitop —  Selasa, 9 Mei 2026 Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar V melaksanakan Praktik Kuliah Profesi (PKP) di Mapolres Sumedang dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan tugas kepolisian secara ilmiah, strategis, dan komprehensif guna menghasilkan rekomendasi yang inovatif, aplikatif, serta mendukung pelaksanaan tugas Polri Presisi.


Kegiatan diawali dengan doa bersama dan sambutan dari Waka Polres Sumedang Kompol Sungkowo, S.H., M.H., CPHR. Selanjutnya dilakukan pembukaan PKP oleh Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri yang dibacakan oleh Pawas Pokjar V Kombes Pol Swittanto Prasetyo, S.I.K., M.H.

Serta dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi,  Kombes Pol Didit Eko Herwanto dan diikuti oleh 25 personel Polres Sumedang. 


Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi dan akademisi, di antaranya Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sumedang Ibu Ekki Riswandyah, S.K.M., Lektor Universitas Padjadjaran Dr. Emrus, M.Si., Kanit PPA Polres Sumedang Ipda Egi Mega Sriwijaya, S.H., serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Irma Dewi Gustin. Selain itu, kegiatan turut didampingi oleh Patun AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan, serta pendamping Bripda Akhmad Luthfi dan Penata Budi.


Dengan Mengusung tema “Implementasi Bidang Operasional dan Pembinaan terhadap Tugas Polri”, kegiatan PKP Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V kali ini mengangkat topik utama mengenai “Sinergisitas Penanganan Perkara Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak oleh Polres Sumedang dengan DP3KBP3A Kabupaten Sumedang guna Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Harkamtibmas”; Topik tersebut menjadi pembahasan penting dalam Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk komitmen institusi Polri dalam memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak anak, serta implementasi penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan melalui sinergitas lintas sektoral.


Dalam kesempatan tersebut, Dr. Emrus, M.Si., selaku Lektor Universitas Padjadjaran mengapresiasi pelaksanaan FGD yang dinilainya sangat positif dan relevan dengan kondisi saat ini.

“Saya pikir ini kegiatan yang luar biasa. Teman-teman sedang melaksanakan pendidikan, tetapi mampu membuat kegiatan FGD dengan topik yang menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, namun juga mendengar masukan dari berbagai kalangan terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus didukung dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Polri yang melibatkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak dan komponen pemerintahan dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

“Perlu adanya sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual serta perlindungan maksimal terhadap korban yang notabenenya anak-anak, karena anak-anak adalah masa depan bangsa,” tambahnya.


Sementara itu, peserta didik Pokjar V Sespimma Polri Angkatan 75, Jevri Hengki Jeremia, mengungkapkan bahwa melalui FGD tersebut pihaknya memperoleh banyak pemahaman terkait koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan di lapangan.

“Ini menjadi langkah awal dan bekal bagi kami di kewilayahan masing-masing nantinya, agar pelaksanaan tugas lebih maksimal dalam mewujudkan harkamtibmas yang kondusif; Kami berharap topik yang dibahas dalam FGD ini menjadi ilmu dan pemahaman yang dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja sebagai anggota Polri,” ungkapnya.

Melalui kegiatan PKP dan FGD ini, diharapkan terbangun sinergitas yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, humanis, dan berkeadilan.



Sri Imelda 

Bahas Geopolitik Global dan Kesiapan Pertahanan, Kasad Ikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI


JAKARTA, investigasitop— Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan, yang membahas perkembangan geopolitik global dan kesiapan pertahanan nasional di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).


Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, juga Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta pejabat utama TNI dan Kementerian Pertahanan.


Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan bahwa TNI AD terus meningkatkan kesiapan operasional satuan dan kemampuan prajurit guna menghadapi dinamika ancaman yang berkembang semakin kompleks dan multidimensional. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan ialah pengembangan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di berbagai wilayah.


“Program ini sangat baik direncanakan. Harapannya tiap kabupaten nantinya memiliki satu batalyon, ditambah batalyon-batalyon kecabangan seperti pertahanan udara, Armed, Zeni, dan sebagainya. Hampir seluruh daerah menanyakan kapan pembangunan satuan tersebut dilaksanakan di wilayah mereka,” ujar Kasad kepada awak media usai rapat.


Kasad juga menegaskan bahwa TNI AD terus mendukung berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, dan penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Terkait berbagai peristiwa yang melibatkan oknum prajurit, Kasad menegaskan komitmen TNI AD dalam menegakkan disiplin dan memproses setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Terkait pelanggaran-pelanggaran, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegas Jenderal Maruli.


Selain membahas perkembangan situasi global, rapat kerja juga menyoroti pentingnya penguatan keamanan wilayah perbatasan, keamanan siber, serta kerja sama pertahanan dengan negara sahabat sebagai bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia.


Komisi I DPR RI turut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI, dan seluruh elemen bangsa dalam memperkuat sistem pertahanan negara. *(Dispenad)*




Sri Imelda 

Wamendagri Ribka Haluk Kawal Penyusunan Regulasi Penanganan Pascakonflik Suku di Papua Pegunungan


Wamena – InvestigasiTop.site_-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai dasar hukum penanganan konflik adat. Penyusunan regulasi tersebut dinilai penting untuk mendukung penanganan pascakonflik suku di wilayah tersebut.Selasa, 19 Mei 2026

Ribka mengatakan, regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik, mulai dari masa tanggap darurat hingga tahapan rehabilitasi. Menurutnya, penanganan konflik di wilayah otonomi khusus membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua.

“Setelah kami cek, terkait SK tanggap darurat ini juga belum ada, kemudian konsep Perdasi juga belum ada. Karena itu, kami melakukan pendampingan sampai dengan sekarang,” kata Ribka dalam rapat lanjutan membahas Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Konflik Sosial dan Asistensi Penyusunan Regulasi Penanganan Konflik Adat di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama Pemprov Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok penyusunan regulasi. Selanjutnya, Pemda akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua (MRP), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, serta unsur terkait lainnya.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Pemda maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat setempat, serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemerintah daerah akan menyiapkan konsep dan akan menerbitkan Perdasi untuk provinsi. Untuk Daerah Otonom Baru (DOB), Provinsi Papua Pegunungan menjadi daerah pertama yang menyusun regulasi ini, dan diharapkan dapat menjadi contoh dalam mencegah dan menangani pascakonflik perang suku di daerah lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka mengapresiasi langkah cepat Pemprov Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan Perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih terstruktur, berbasis hukum, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan.

Puspen Kemendagri

Launching Fasilitasi Rumah ASN Kemenimipas, Wujud Nyata Dukungan Kesejahteraan Pegawai


Pekanbaru -InvestigasiTop.site_-Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai mengikuti kegiatan Launching Fasilitasi Rumah ASN Kemenimipas Casa De Prima Cikarang Barat dan Cikarang Pusat secara virtual, Selasa (19/5/26).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui penyediaan rumah yang nyaman, layak huni, dan terjangkau.

Kegiatan launching yang dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut diikuti oleh jajaran pegawai secara virtual melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube dari aula kantor masing-masing. 

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dilanjutkan dengan sambutan, penandatanganan akad kredit rumah secara simbolis, hingga penyerahan kunci rumah kepada perwakilan pegawai.

Melalui kegiatan ini diharapkan program fasilitasi rumah ASN dapat memberikan motivasi serta meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Red/Mirza halawa

Persatuan Wartawan FRIC Komitment Dukung Program Dirlantas Polda Kepri


Kepri,Batam || InvestigasiTop.site_-Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H. dalam rutinitas selaku pemegang tongkat komando Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepulauan Riau (Kepri) siap bersinergi bersama  Fast Respon Indonesia Center dalam mempublikasikan program Lalu Lintas di Provinsi Kepri Selasa (19/05/2026).

Seperti program Police Goes To Campus di berbagai universitas untuk menekankan pentingnya budaya SAFETY RIDING hingga keselamatan berlalu lintas di kalangan mahasiswa.

Pria Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2000, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, gayanya yang supel, suka bercanda, bersahaja, baik sesama perwira, termasuk dengan rekan-rekan Pers.

Program lainnya seperti SALUD (Sadar Lalu Lintas Sejak Dini) juga menjadi trending Topik masyarakat umum bagaimana kesadaran akan keselatan diri dimulai sejak dini.

Hingga Road To Zero Accident blusukan ke sekolah sekolah dimana peran penting pemuda pemudi yang masih remaja buat terpatri pentingnya keselamatan diri di jalan raya.

"Saya sangat apresiasi Fast Respon Indonesia Center buat sama sama menjaga Polri dan mempublikasikan berita positif agar kedepannya  citra lantas yang Presisi tetap terjaga dan bravo buat FRIC". Tutup Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H. dengan gelak tawa yang ramah seperti biasanya pada rekan media.

Fast Respon Indonesia Center yang di wakilkan oleh Waka FRIC KEPRI Fahmi Hendri semangat untuk berkomitmen dalam menjaga Polri khususnya Ditlantas Polda Kepri "kami dari Fast Respon Indonesia Center akan fokus pada publikasi dan pengawasan atas pencapaian Korps Lantas Polda Kepri". Komitment Waka FRIC DPW Kepri.

Red/Sri imelda

PEMKO PADANG ANGGARKAN Rp16 MILIAR UNTUK PELEBARAN JALAN KURAO–MARANSI–BY PASS


Padang, investigasitop – Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Salah satu program prioritas pada tahun 2026 adalah pelebaran Jalan Kurao–Maransi hingga tembus ke By Pass Air Pacah dengan anggaran mencapai Rp16 miliar.

Program ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan kemacetan sekaligus memperlancar akses menuju pusat pemerintahan dan kawasan pendidikan di Kota Padang.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meninjau langsung lokasi proyek bersama jajaran Dinas PUPR, camat, lurah, serta tokoh masyarakat setempat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek sekaligus melihat kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan warga karena sempit dan rusak di sejumlah titik.

Jalan Kurao–Maransi–By Pass merupakan salah satu akses strategis menuju Balai Kota Padang di Air Pacah. Selain itu, jalur ini juga menjadi akses utama menuju sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Bung Hatta, Institut Teknologi Padang, dan Universitas Baiturrahmah.

Tingginya mobilitas masyarakat membuat ruas jalan ini kerap mengalami kepadatan kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Dalam proyek tersebut, Pemko Padang akan membangun jalan sepanjang sekitar 2,245 kilometer dengan lebar 8 meter. Selain pelebaran badan jalan, proyek juga mencakup pembangunan drainase masing-masing selebar 1 meter di sisi kiri dan kanan jalan untuk mengurangi genangan air dan memperbaiki sistem aliran saat hujan deras.

Tidak hanya itu, Pemko Padang juga menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp2 miliar untuk menyelesaikan pembangunan Jalur Dua Kurao sepanjang 180 meter. Pemerintah juga berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk pengerjaan betonisasi jalan di sepanjang bantaran sungai.

Menurut Maigus Nasir, proses sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Air Pacah telah berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari warga. Pengukuran serta pemasangan patok juga telah dilakukan, sehingga pengerjaan fisik ditargetkan dimulai pada pertengahan Juli 2026 melalui Dinas PUPR Kota Padang.

Selama ini, operasional Bus Trans Padang yang melintasi jalur Kurao–Maransi sempat dihentikan karena kondisi jalan yang belum memadai. Dengan adanya pelebaran jalan, layanan transportasi publik tersebut direncanakan kembali beroperasi.

Pelebaran jalan ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur yang lebih baik diperkirakan akan meningkatkan nilai tanah, membuka peluang usaha baru, serta mendorong pertumbuhan perdagangan, jasa, dan pengembangan permukiman.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemko Padang dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern dan terintegrasi. Pemerintah berharap kawasan Kurao, Maransi, hingga Air Pacah dapat menjadi jalur strategis yang mendukung pusat pemerintahan sekaligus pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Red 

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done