INVESTIGASI TOP

Senin, 16 Februari 2026

PASTIKAN RASA AMAN UMAT, POLDA KEPRI SIAGA AMANKAN PERAYAAN IMLEK

Redaksi Comment

Batam, investigasi top– Polda Kepulauan Riau memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan rangkaian Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di Kota Batam. Kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta Menteri Transmigrasi RI bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas kamtibmas, sebanyak 461 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan. Personel tersebut terdiri dari 208 personel Polda Kepri, 163 personel Polresta Barelang, 30 personel Satpol PP, 30 personel Ditpam, dan 30 personel Dishub.

Pola pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Personel ditempatkan pada titik-titik strategis guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Objek pengamanan meliputi tempat ibadah vihara dan klenteng yang ada di wilayah Kota Batam yang menjadi prioritas pengamanan guna menjamin umat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat. Pengamanan juga terfokus di kawasan Simpang Martabak Har sebagai lokasi perayaan malam Tahun Baru Imlek.

Personel di lapangan turut melaksanakan pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Patroli preventif ditingkatkan guna mencegah potensi gangguan kamtibmas serta memastikan situasi tetap kondusif selama perayaan berlangsung.

Selain di Kota Batam, pengamanan serupa juga telah disiapkan di jajaran Polres/ta yang wilayahnya turut melaksanakan perayaan Imlek, seperti di Tanjungpinang, Karimun, dan Bintan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayah Kepulauan Riau dapat merayakan Imlek dengan rasa aman dan nyaman.

“Polda Kepri berkomitmen memberikan pengamanan maksimal agar perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berjalan aman, lancar, dan kondusif. Sinergitas seluruh unsur menjadi kunci utama terciptanya situasi yang stabil,” tutur Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Terakhir, Kabid Humas Polda Kepri mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban selama perayaan berlangsung, mematuhi arahan petugas di lapangan, menggunakan kembang api dan petasan secara bijak sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan dan barang bawaan, serta segera melaporkan potensi gangguan kamtibmas melalui Call Center 110.

Polri Untuk Masyarakat

Bidang Humas Polda Kepri

Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Kabid Humas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com

Telp/Fax: 0778-7760038

Twitter: @poldakeprihumas

Facebook: Humas Polda Kepri

Instagram: @humaspoldakepri

Iskandar Chaniago

Seleksi Kompetensi PPPK KemenHAM di Sumbar Resmi Berakhir, Ribuan Peserta Tunggu Pengumuman Kelulusan

Redaksi Comment

Padang, investigasi top- Rangkaian ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumatra Barat (Sumbar) akhirnya resmi berakhir pada Senin (16/02/2026).

Ujian yang telah dimulai dari Rabu (11/02) di UPT BKN Padang, dan diikuti oleh total peserta mencapai lebih dari 1.600 orang.

"Alhamdulillah hari ini ujian Seleksi bagi PPPK di Sumbar telah resmi berakhir setelah berlangsung selama 6 hari terakhir," kata Kepala Kanwil KemenHAM Sumbar, Dewi Nofyenti di Padang.

Ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pegawai KemenHAM Sumbar yang telah bekerja ekstra sejak hari pertama selaku panitia daerah.

Selain itu Dewi juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman Sumbar, dan peserta magang dari Kemnaker, serta pihak lain yang telah mendukung pelaksanaan seleksi ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ecky Fajrian Eddy selaku ketua panitia di daerah mengatakan pelaksanaan seleksi ini berjalan lancar dan sesuai dengan sistem keamanan yang ditetapkan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, dari 1.669 peserta yang lolos administrasi, sebanyak 1.576 peserta yang hadir dalam seleksi SKD CPNS.

Ia juga menyampaikan harapannya agar hasil seleksi ini dapat menghasilkan calon PPPK yang tidak hanya memiliki kompetensi tinggi, tetapi juga memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas di lingkungan Kementerian HAM khususnya di Wilayah Sumatera Barat.

Ia mengatakan setelah ujian ini berakhir maka peserta ujian tinggal menunggu pengumuman kelulusan yang menunggu jadwal dari pusat.

Lebih lanjut, peserta yang dinyatakan lulus ujian ini selanjutnya akan mengikuti tahapan tes seleksi kompetensi tambahan dalam bentuk tertulis dan akan diumumkan pada 7 hingga 16 Maret mendatang.

Oleh karenanya, Ia meminta peserta untuk senantiasa melakukan pengecekan di website resmi www.kemenham.go.id

Pada kesempatan tersebut, perwakilan tim pengawas dari KemenHAM pusat dan BKN Padang juga menyampaikan ungkapan terimakasih atas sinergi dan kolaborasi yang berjalan sehingga kegiatan seleksi tersebut berlangsung dengan lancar dan aman.

(Humas KemenHAM Sumbar)

Sri Imelda

POLDA KEPRI TERUS KAWAL PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH HARI KE-20 HINGGA KE-24, SITUASI TETAP AMAN DAN KONDUSIF

Redaksi Comment

Batam, investigasi top– Jajaran Polda Kepulauan Riau melalui Polsek Batu Ampar Polresta Barelang terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pendistribusian air bersih dari Pemerintah melalui PT Air Batam Hilir (ABH) kepada masyarakat terdampak gangguan pasokan air bersih di Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Pengamanan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai hari ke-20 hingga hari ke-24, sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memastikan penyaluran bantuan air bersih berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran. Setiap hari, personel Polsek Batu Ampar melaksanakan apel kesiapan, dilanjutkan dengan pengamanan terbuka dan mobile di titik-titik distribusi sesuai dengan surat perintah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data pelaksanaan di lapangan, selama lima hari tersebut kebutuhan distribusi air bersih di Kelurahan Tanjung Sengkuang tercatat sebanyak 470 trip mobil tangki air, dengan realisasi pendistribusian sebanyak 353 trip. Sementara itu, untuk Kelurahan Batu Merah, kebutuhan sebanyak 43 trip mobil tangki air telah terpenuhi seluruhnya.

Masyarakat Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Kelurahan Batu Merah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jajaran Polda Kepulauan Riau Melalui Polsek Batu Ampar Polresta Barelang yang telah hadir langsung mengawal serta mengamankan proses pendistribusian air bersih. Warga mengaku merasa lebih tenang dan terbantu dengan kehadiran personel kepolisian, sehingga proses pembagian air dapat berjalan dengan tertib tanpa menimbulkan gangguan kamtibmas.

Kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, serta memastikan pendistribusian air bersih berlangsung secara tertib dan tepat sasaran. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.

Sebagai penutup, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabidhumas Polda Kepri mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, saling menghormati saat proses distribusi berlangsung, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di Kota Batam.

*Polri Untuk Masyarakat*

Bidang Humas Polda Kepri

Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com

Telp/Fax: 0778-7760038

Twitter: @poldakeprihumas

Facebook: Humas Polda Kepri

Instagram: @humaspoldakepri

Iskandar Chaniago

Integritas Pelayanan BBM dan Peluang Kepedulian Sosial

Redaksi Comment

PEKANBARU, investigasitop-- Transparansi dalam setiap transaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan hanya bagian dari standar pelayanan, tetapi merupakan amanah publik yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Belakangan ini muncul perhatian masyarakat terhadap selisih kecil dalam transaksi pembelian BBM, khususnya terkait pengembalian uang konsumen. Nominalnya memang tidak besar dan kerap dianggap sepele. Namun apabila terjadi berulang dan tidak dikembalikan tanpa persetujuan konsumen, akumulasinya dapat menjadi signifikan.

Sebagai ilustrasi, apabila terdapat selisih Rp200 dalam 1.500 transaksi per hari, potensi akumulasi dapat mencapai Rp300.000 per hari, Rp9.000.000 per bulan, dan lebih dari Rp100 juta dalam setahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai kecil pun memiliki dampak besar apabila terjadi secara konsisten.

Pernyataan ini bukanlah tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan pengingat bahwa setiap rupiah adalah hak konsumen yang wajib dikembalikan sepenuhnya. Jika terdapat pembulatan, hal itu harus berdasarkan persetujuan yang jelas dan sukarela dari konsumen.

Secara hukum, hak atas pelayanan yang jujur dan tidak merugikan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar dan transparan.

Sekretaris Ikatan Keluarga Minang Provinsi Riau (IKM) Provinsi Riau, H. Agusman SK, SH, MH, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik.

“Kita tidak sedang menuduh siapa pun. Namun kita mengingatkan bahwa setiap rupiah adalah amanah. Jika itu hak konsumen, wajib dikembalikan. Jangan sampai hal kecil yang dianggap biasa justru mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar apabila terdapat dana pembulatan yang benar-benar diikhlaskan konsumen, pengelola dapat menyalurkannya secara transparan untuk kepentingan sosial seperti membantu anak yatim, panti asuhan, dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Senada dengan itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (BEM USTI), Maulana Ikhsan, menilai isu ini bukan semata soal nominal, melainkan soal integritas dan akuntabilitas publik.

“Mahasiswa melihat ini sebagai persoalan etika pelayanan. Nilainya mungkin kecil, tetapi jika terjadi berulang dan tanpa kejelasan, dampaknya bisa besar. Karena itu transparansi harus menjadi standar, bukan pilihan,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya inovasi seperti program donasi sukarela yang tercatat dan diumumkan secara berkala kepada publik, sehingga setiap rupiah yang diikhlaskan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat sosial.

Pengelola SPBU, termasuk yang berada dalam jaringan PT Pertamina (Persero) dan mitra resminya, diharapkan memperkuat pengawasan internal serta memastikan seluruh transaksi dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Kepercayaan publik dibangun dari hal-hal kecil. Dan amanah publik dijaga dari setiap rupiah yang dipertanggungjawabkan.

Transparansi bukan sekadar prosedur. Ia adalah komitmen moral.

Redaksi

Dari Nasional ke Riau: Pengawasan Distribusi BBM Harus Diperketat

Redaksi Comment

PEKANBARU, investigasitop– Peredaran bahan bakar minyak (BBM) ilegal masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan dan tata kelola subsidi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta merusak sistem distribusi energi nasional.

Secara regulasi, tata kelola minyak dan gas bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki izin resmi. Pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Praktik BBM ilegal sendiri dapat berupa penyelundupan, penimbunan, penyalahgunaan BBM subsidi, hingga pengoplosan yang merugikan konsumen serta merusak mekanisme distribusi resmi.

*Riau dan Posisi Strategis Energi*

Provinsi Riau memiliki posisi geografis dan ekonomi yang sangat strategis. Aktivitas industri, perkebunan, dan jalur distribusi energi yang padat membuat wilayah ini memiliki peran penting dalam rantai pasok energi nasional.

Stabilitas distribusi BBM di Riau bukan hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor industri dan perdagangan secara nasional.

*Dumai dalam Sorota*

Kota Dumai menjadi perhatian karena perannya yang vital sebagai simpul distribusi dan perdagangan. Pelabuhan Dumai berstatus sebagai pelabuhan internasional sekaligus pelabuhan utama/nasional yang sangat sibuk.

Pelabuhan ini:

• Menjadi gerbang ekspor komoditas minyak sawit (CPO) dan minyak bumi

• Terhubung langsung dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka

• Melayani penyeberangan langsung ke Malaysia, termasuk rute ke Port Dickson

Dengan mobilitas perdagangan dan energi yang tinggi, pengawasan distribusi BBM di kawasan ini menjadi sangat krusial guna mencegah potensi penyalahgunaan.

*Pekanbaru sebagai Pusat Aktivitas*

Selain Dumai, Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau juga memiliki kebutuhan BBM yang tinggi. Aktivitas transportasi, logistik, dan perdagangan menuntut distribusi energi yang stabil dan sesuai regulasi.

Setiap penyimpangan dalam distribusi BBM berpotensi menimbulkan kelangkaan, distorsi harga, serta kerugian bagi masyarakat.

*Apresiasi atas Langkah Polda Riau*

Langkah tegas juga ditunjukkan oleh Kepolisian Daerah Riau. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau baru-baru ini membongkar praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi terkait kelangkaan BBM jenis Bio Solar dan Pertalite di Kecamatan Bagan Punak Meranti. Hasil penyelidikan tim Subdit IV menemukan adanya penimbunan puluhan jeriken BBM subsidi di rumah salah satu tersangka berinisial HM. Dalam kasus ini, tiga orang tersangka telah dijerat.

Penindakan ini menjadi bukti bahwa pengawasan distribusi energi terus dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum.

*Suara Mahasiswa*

Presiden Mahasiswa Unirvesitas sains dan Teknologi Indonesia Sekaligus Kordinator daerah BEM se riau Kota Pekanbaru, Maulana Ikhsan, menilai isu BBM ilegal harus dipandang sebagai persoalan tata kelola dan integritas distribusi energi.

“Kita berbicara tentang kepentingan publik dan stabilitas energi. Daerah strategis seperti Dumai dan Pekanbaru memang harus mendapat pengawasan ekstra, bukan karena kita menuduh, tetapi karena posisinya yang sangat vital dalam rantai distribusi nasional,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah aparat dalam mengungkap kasus di Rohil.

“Kami mengapresiasi tindakan tegas Polda Riau. BBM subsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Jika diselewengkan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil. Karena itu penegakan hukum harus konsisten dan transparan,” tegasnya.

Menurutnya, penanganan BBM ilegal memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

*Pentingnya Sinergi Pengawasan*

Distribusi BBM resmi yang dijalankan oleh badan usaha seperti PT Pertamina (Persero) memerlukan dukungan pengawasan kolektif agar tidak terganggu oleh praktik ilegal.

Penanganan BBM ilegal membutuhkan:

• Penegakan hukum yang konsisten

• Pengawasan distribusi yang ketat

• Peran aktif masyarakat untuk melapor

• Edukasi publik agar tidak tergiur harga murah tanpa legalitas

Isu ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut keadilan distribusi dan kedaulatan energi daerah.

Redaksi

Oknum Pengusaha atau Perental Biasa Dipanggil Haji Mulyono: Keberadaan Excavator Hitachi 138 Dipertanyakan, Ini Kronologinya

Redaksi Comment

Pekanbaru, investigasi top Riau – Satu unit Excavator Hitachi 138 dikabarkan belum diketahui keberadaannya setelah melalui proses kerja sama penjualan dan rencana penyewaan antara pemilik alat dan pihak pengelola.

Peristiwa ini bermula dari perkenalan melalui media sosial antara Bapak Haji Mulyono, pengusaha jual beli alat berat bekas dan mekanik bengkel excavator di Sigunggung Pekanbaru, dengan pihak yang memperkenalkan pemilik alat.

Bapak Asnan selaku pemilik unit menawarkan excavator tersebut untuk dijual.

Dalam prosesnya, terjadi kesepakatan peminjaman dana sebesar Rp10 juta dengan jaminan unit excavator serta penitipan alat di lokasi Bapak Haji Mulyono untuk dilakukan perbaikan dan pemasaran.

Karena unit belum terjual dalam kurun hampir dua bulan, muncul kesepakatan untuk menyewakan alat sambil tetap ditawarkan ke calon pembeli.

Namun dalam perkembangannya, alat tersebut disebut telah berada di wilayah Ukui, Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

Pembayaran sewa disebut tidak berjalan sesuai kesepakatan, dan hingga kini posisi unit excavator tersebut belum dapat dipastikan.

Para pihak diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.

Redaksi

BAKORNAS PERMIKOMNAS RI Apresiasi Kinerja Gemilang Polda Riau

Redaksi Comment

Pekanbaru, investigasi top- Badan Koordinasi Nasional Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (BAKORNAS PERMIKOMNAS) RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingnya kepada Kapolda Riau dan jajaran atas capaian luar biasa dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum di Bumi Lancang Kuning.

Hadi Surya Pratama, Badan Koordinasi Nasional PERMIKOMNAS, menyatakan bahwa kepemimpinan Kapolda Riau saat ini menunjukkan kualitas yang sangat cemerlang, terutama dalam menangani isu-isu krusial yang berdampak langsung pada lingkungan dan ekonomi.

Beberapa poin utama yang menjadi sorotan PERMIKOMNAS adalah:

- Restorasi Kawasan TNTN: Sinergi yang dibangun Kapolda Riau dalam menata kembali Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah langkah progresif.

- Pemberantasan Bandar Rokok Ilegal: Keberhasilan menangkap bandar besar ilegal dengan nilai aset mencapai Rp300 Miliar adalah bukti nyata bahwa Polda tidak pandang bulu.

- Stabilitas Kamtibmas & Premanisme: Polda Riau memaksimalkan penjagaan Kamtibmas dan tindakan tegas terhadap aksi premanisme memberikan rasa aman bagi warga dan iklim investasi di daerah.

"Kepemimpinan Kapolda Riau saat ini adalah representasi dari Polri Presisi yang sesungguhnya. Keberanian menyentuh angka kerugian negara sebesar 300 miliar rupiah dan ketegasan menjaga kawasan konservasi patut menjadi percontohan nasional," ujar Hadi.

PERMIKOMNAS juga siap bersinergi dalam hal pengawasan digital maupun edukasi publik untuk mendukung terciptanya Riau yang aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal.

Redaksi