Selasa, 19 Mei 2026
SESPIMMA POLRI ANGKATAN 75 POKJAR V GELAR PKP DAN FGD DI POLRES SUMEDANG, BAHAS SINERGISITAS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
SUMEDANG, investigasitop — Selasa, 9 Mei 2026 Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar V melaksanakan Praktik Kuliah Profesi (PKP) di Mapolres Sumedang dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan tugas kepolisian secara ilmiah, strategis, dan komprehensif guna menghasilkan rekomendasi yang inovatif, aplikatif, serta mendukung pelaksanaan tugas Polri Presisi.
Kegiatan diawali dengan doa bersama dan sambutan dari Waka Polres Sumedang Kompol Sungkowo, S.H., M.H., CPHR. Selanjutnya dilakukan pembukaan PKP oleh Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri yang dibacakan oleh Pawas Pokjar V Kombes Pol Swittanto Prasetyo, S.I.K., M.H.
Serta dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi, Kombes Pol Didit Eko Herwanto dan diikuti oleh 25 personel Polres Sumedang.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi dan akademisi, di antaranya Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sumedang Ibu Ekki Riswandyah, S.K.M., Lektor Universitas Padjadjaran Dr. Emrus, M.Si., Kanit PPA Polres Sumedang Ipda Egi Mega Sriwijaya, S.H., serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Irma Dewi Gustin. Selain itu, kegiatan turut didampingi oleh Patun AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan, serta pendamping Bripda Akhmad Luthfi dan Penata Budi.
Dengan Mengusung tema “Implementasi Bidang Operasional dan Pembinaan terhadap Tugas Polri”, kegiatan PKP Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V kali ini mengangkat topik utama mengenai “Sinergisitas Penanganan Perkara Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak oleh Polres Sumedang dengan DP3KBP3A Kabupaten Sumedang guna Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Harkamtibmas”; Topik tersebut menjadi pembahasan penting dalam Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk komitmen institusi Polri dalam memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak anak, serta implementasi penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan melalui sinergitas lintas sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Emrus, M.Si., selaku Lektor Universitas Padjadjaran mengapresiasi pelaksanaan FGD yang dinilainya sangat positif dan relevan dengan kondisi saat ini.
“Saya pikir ini kegiatan yang luar biasa. Teman-teman sedang melaksanakan pendidikan, tetapi mampu membuat kegiatan FGD dengan topik yang menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, namun juga mendengar masukan dari berbagai kalangan terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus didukung dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Polri yang melibatkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak dan komponen pemerintahan dalam penanganan kekerasan terhadap anak.
“Perlu adanya sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual serta perlindungan maksimal terhadap korban yang notabenenya anak-anak, karena anak-anak adalah masa depan bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, peserta didik Pokjar V Sespimma Polri Angkatan 75, Jevri Hengki Jeremia, mengungkapkan bahwa melalui FGD tersebut pihaknya memperoleh banyak pemahaman terkait koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan di lapangan.
“Ini menjadi langkah awal dan bekal bagi kami di kewilayahan masing-masing nantinya, agar pelaksanaan tugas lebih maksimal dalam mewujudkan harkamtibmas yang kondusif; Kami berharap topik yang dibahas dalam FGD ini menjadi ilmu dan pemahaman yang dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja sebagai anggota Polri,” ungkapnya.
Melalui kegiatan PKP dan FGD ini, diharapkan terbangun sinergitas yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, humanis, dan berkeadilan.
Sri Imelda
Bahas Geopolitik Global dan Kesiapan Pertahanan, Kasad Ikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI
JAKARTA, investigasitop— Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan, yang membahas perkembangan geopolitik global dan kesiapan pertahanan nasional di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, juga Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta pejabat utama TNI dan Kementerian Pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan bahwa TNI AD terus meningkatkan kesiapan operasional satuan dan kemampuan prajurit guna menghadapi dinamika ancaman yang berkembang semakin kompleks dan multidimensional. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan ialah pengembangan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di berbagai wilayah.
“Program ini sangat baik direncanakan. Harapannya tiap kabupaten nantinya memiliki satu batalyon, ditambah batalyon-batalyon kecabangan seperti pertahanan udara, Armed, Zeni, dan sebagainya. Hampir seluruh daerah menanyakan kapan pembangunan satuan tersebut dilaksanakan di wilayah mereka,” ujar Kasad kepada awak media usai rapat.
Kasad juga menegaskan bahwa TNI AD terus mendukung berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, dan penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait berbagai peristiwa yang melibatkan oknum prajurit, Kasad menegaskan komitmen TNI AD dalam menegakkan disiplin dan memproses setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Terkait pelanggaran-pelanggaran, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegas Jenderal Maruli.
Selain membahas perkembangan situasi global, rapat kerja juga menyoroti pentingnya penguatan keamanan wilayah perbatasan, keamanan siber, serta kerja sama pertahanan dengan negara sahabat sebagai bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia.
Komisi I DPR RI turut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI, dan seluruh elemen bangsa dalam memperkuat sistem pertahanan negara. *(Dispenad)*
Sri Imelda
Wamendagri Ribka Haluk Kawal Penyusunan Regulasi Penanganan Pascakonflik Suku di Papua Pegunungan
Wamena – InvestigasiTop.site_-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai dasar hukum penanganan konflik adat. Penyusunan regulasi tersebut dinilai penting untuk mendukung penanganan pascakonflik suku di wilayah tersebut.Selasa, 19 Mei 2026
Launching Fasilitasi Rumah ASN Kemenimipas, Wujud Nyata Dukungan Kesejahteraan Pegawai
Pekanbaru -InvestigasiTop.site_-Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai mengikuti kegiatan Launching Fasilitasi Rumah ASN Kemenimipas Casa De Prima Cikarang Barat dan Cikarang Pusat secara virtual, Selasa (19/5/26).
Persatuan Wartawan FRIC Komitment Dukung Program Dirlantas Polda Kepri
Kepri,Batam || InvestigasiTop.site_-Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H. dalam rutinitas selaku pemegang tongkat komando Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepulauan Riau (Kepri) siap bersinergi bersama Fast Respon Indonesia Center dalam mempublikasikan program Lalu Lintas di Provinsi Kepri Selasa (19/05/2026).
PEMKO PADANG ANGGARKAN Rp16 MILIAR UNTUK PELEBARAN JALAN KURAO–MARANSI–BY PASS
Padang, investigasitop – Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Salah satu program prioritas pada tahun 2026 adalah pelebaran Jalan Kurao–Maransi hingga tembus ke By Pass Air Pacah dengan anggaran mencapai Rp16 miliar.
Program ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan kemacetan sekaligus memperlancar akses menuju pusat pemerintahan dan kawasan pendidikan di Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meninjau langsung lokasi proyek bersama jajaran Dinas PUPR, camat, lurah, serta tokoh masyarakat setempat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek sekaligus melihat kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan warga karena sempit dan rusak di sejumlah titik.
Jalan Kurao–Maransi–By Pass merupakan salah satu akses strategis menuju Balai Kota Padang di Air Pacah. Selain itu, jalur ini juga menjadi akses utama menuju sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Bung Hatta, Institut Teknologi Padang, dan Universitas Baiturrahmah.
Tingginya mobilitas masyarakat membuat ruas jalan ini kerap mengalami kepadatan kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Dalam proyek tersebut, Pemko Padang akan membangun jalan sepanjang sekitar 2,245 kilometer dengan lebar 8 meter. Selain pelebaran badan jalan, proyek juga mencakup pembangunan drainase masing-masing selebar 1 meter di sisi kiri dan kanan jalan untuk mengurangi genangan air dan memperbaiki sistem aliran saat hujan deras.
Tidak hanya itu, Pemko Padang juga menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp2 miliar untuk menyelesaikan pembangunan Jalur Dua Kurao sepanjang 180 meter. Pemerintah juga berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk pengerjaan betonisasi jalan di sepanjang bantaran sungai.
Menurut Maigus Nasir, proses sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Air Pacah telah berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari warga. Pengukuran serta pemasangan patok juga telah dilakukan, sehingga pengerjaan fisik ditargetkan dimulai pada pertengahan Juli 2026 melalui Dinas PUPR Kota Padang.
Selama ini, operasional Bus Trans Padang yang melintasi jalur Kurao–Maransi sempat dihentikan karena kondisi jalan yang belum memadai. Dengan adanya pelebaran jalan, layanan transportasi publik tersebut direncanakan kembali beroperasi.
Pelebaran jalan ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur yang lebih baik diperkirakan akan meningkatkan nilai tanah, membuka peluang usaha baru, serta mendorong pertumbuhan perdagangan, jasa, dan pengembangan permukiman.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemko Padang dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern dan terintegrasi. Pemerintah berharap kawasan Kurao, Maransi, hingga Air Pacah dapat menjadi jalur strategis yang mendukung pusat pemerintahan sekaligus pertumbuhan ekonomi Kota Padang.
Red






