Geliat Ekonomi di Pasar Lama: Saat Bupati Anton Nyebur ke Kerumunan Berburu Takjil

Geliat Ekonomi di Pasar Lama: Saat Bupati Anton Nyebur ke Kerumunan Berburu Takjil

Redaksi       Comment   

Rohul, investigasitop – Aroma harum masakan khas Melayu menyeruak di antara hilir mudik warga di kawasan Pasar Lama, Kelurahan Pasir Pengaraian. Jumat sore (20/2/2026), suasana hari kedua Ramadan 1447 H di Kecamatan Rambah terasa lebih istimewa. Riuh rendah tawar-menawar antara pedagang dan pembeli mendadak berubah menjadi sorak bahagia saat sosok yang tak asing muncul di tengah kerumunan.

Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, hadir dengan senyum khasnya untuk meresmikan secara langsung Pasar Ramadan Pasir Pengaraian. Namun, ini bukan sekadar seremoni potong pita formal. Sejak kaki melangkah di lokasi, suasana hangat langsung tercipta.

Sebelum tiba di pusat keramaian Pasar Lama, Bupati Anton mengawali kegiatannya dengan aksi nyata yang menyentuh nadi ekonomi kerakyatan. Beliau membagikan tenda-tenda UMKM di seputaran Pematang Baih, Desa Pematang Berangan. Langkah ini seolah mempertegas bahwa komitmennya memajukan UMKM bukanlah jargon kampanye belaka, melainkan nafas kepemimpinannya.

Didampingi Asisten 2 Drs. Yusmar, M.Si, Kadis Pariwisata Helfiskar, serta jajaran pimpinan kecamatan dan kelurahan, Bupati menyaksikan sendiri bagaimana roda ekonomi masyarakat kecil mulai berputar kencang di bulan suci ini.

"Melihat senyum para pedagang adalah energi bagi kami. Pengembangan UMKM adalah visi yang akan terus kami kawal hingga tuntas," ujar sang Bupati di sela-sela kegiatannya.

Usai meresmikan pasar, Orang Nomor Satu di Negeri Seribu Suluk ini tidak langsung beranjak pulang. Ia memilih nyebur ke lapak-lapak pedagang. Dengan antusias, Anton meninjau satu per satu dagangan warga, menyapa para pelaku UMKM, dan tak lupa memborong berbagai menu berbuka puasa.

Aksi memborong dagangan ini sontak membuat para pedagang sumringah. Kehadirannya disambut penuh rasa bangga dan bahagia oleh pengunjung. Bagi warga, melihat pemimpinnya hadir di tengah pasar tradisional adalah bentuk kepedulian yang nyata.

Sebagai pemimpin yang dikenal sangat peduli pada nasib pedagang kecil, Anton, ST, MM berharap Pasar Ramadan menjadi stimulan ekonomi: Beliau ingin momentum Ramadan ini menjadi batu loncatan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan setelah melewati masa-masa sulit.

Beliau juga berpesan agar para pedagang tetap memperhatikan kualitas rasa dan kebersihan makanan agar kepercayaan konsumen tetap terjaga.

Keberlanjutan UMKM: Besar harapannya agar geliat ekonomi ini tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi terus bertumbuh menjadi pilar ekonomi mandiri bagi keluarga di Rokan Hulu.

Sore itu, Pasar Lama bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan simbol sinergi antara kebijakan pemerintah dan semangat juang rakyat kecil di bawah payung keberkahan Ramadan. (Kominfo).

Ayati

Danrem 031/WB Kunjungi Kantor Klasis GBKP Riau-Sumbar, Perkuat Sinergi TNI dan Tokoh Agama

Danrem 031/WB Kunjungi Kantor Klasis GBKP Riau-Sumbar, Perkuat Sinergi TNI dan Tokoh Agama

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, Investugasitop-- Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Klasis Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Riau-Sumbar, Jumat (20/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara TNI dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

Danrem beserta rombongan disambut langsung oleh Ketua Klasis GBKP Riau-Sumbar, Pdt. Soni Petrus Sembiring, S.Th., M.Div., bersama jajaran pengurus klasis dan perwakilan runggun se-Klasis Riau-Sumbar. Turut hadir Ketua Persit KCK Koorcab Rem 031/WB beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Agustatius Sitepu menegaskan bahwa peran tokoh agama sangat strategis dalam menjaga persatuan dan menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara TNI dan gereja merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah.

“Kami berharap sinergi antara TNI dan gereja terus terjalin erat. Peran tokoh agama sangat strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat moral masyarakat, serta mendukung tugas-tugas TNI di wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara aparat dan tokoh agama dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara persuasif dan humanis.

Sementara itu, Pdt. Soni Petrus Sembiring menyampaikan apresiasi atas kunjungan Danrem 031/WB. Ia menegaskan komitmen GBKP untuk terus mendukung upaya menjaga keamanan dan kedamaian di Riau.

Sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa, Ketua Klasis menyerahkan Manuk (Ayam) Sankep Geluh kepada Danrem 031/WB. Pemberian tersebut merupakan simbol doa dan harapan agar Danrem senantiasa diberikan kekuatan serta kelancaran dalam mengemban tugas.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis, kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi demi terciptanya keamanan dan kedamaian di Provinsi Riau.

Redaksi: Sri Imelda 

Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr Agustatius Sitepu S.Sos.,M.Si., M.Han, Berharap Dukungan Gereja GBKP dalam Penyelesaian Permasalahan Di Kawasan Taman NasionalTesso Nilo(TNTN)

Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr Agustatius Sitepu S.Sos.,M.Si., M.Han, Berharap Dukungan Gereja GBKP dalam Penyelesaian Permasalahan Di Kawasan Taman NasionalTesso Nilo(TNTN)

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, Investugasitop-- Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., mengharapkan dukungan tokoh agama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan.

Harapan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Danrem ke Kantor Klasis GBKP Riau-Sumbar, Jumat (20/2/2026). Kunjungan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keakraban antara jajaran TNI dan para tokoh gereja.

Dalam sambutannya, Danrem menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga stabilitas dan kedamaian wilayah, khususnya di Provinsi Riau. Menurutnya, pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi bagian penting dalam mendukung penyelesaian persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk di kawasan TNTN.

“Kami berharap sinergi antara TNI dan tokoh agama terus terjalin dengan baik, termasuk dalam membantu penyelesaian persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dukungan moral dan peran aktif tokoh agama sangat penting dalam menjaga situasi wilayah tetap kondusif,” ujar Agustatius Sitepu.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan TNTN sekaligus memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Persit KCK Koorcab Rem 031/WB Ester Rehulina Sembiring, Ketua Klasis GBKP Riau-Sumbar Pdt. Soni Petrus Sembiring, S.Th., M.Div., beserta jajaran pengurus klasis dan perwakilan runggun se-Klasis Riau-Sumbar.

Sementara itu, Pdt. Soni Petrus Sembiring menyampaikan apresiasi atas kunjungan Danrem 031/WB beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa GBKP siap mendukung tugas-tugas TNI dalam menjaga situasi wilayah agar tetap aman dan damai.

Menurutnya, kolaborasi antara TNI dan tokoh agama merupakan bagian penting dalam memperkuat persatuan serta menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Riau.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi dan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

Redaksi: Sri Imelda 

Masuki Malam Ketiga Ramadhan, Kalapas dan Jajaran Kembali Tarawih Bersama Warga Binaan

Masuki Malam Ketiga Ramadhan, Kalapas dan Jajaran Kembali Tarawih Bersama Warga Binaan

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, investigasi top INFO_PAS – Kegiatan ibadah Ramadhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru terus berlangsung dengan khusyuk dan penuh semangat. Pada malam ke-3 Ramadhan, sebanyak 632 orang warga binaan kembali melaksanakan Shalat Tarawih berjamaah bersama Kepala Lapas Pekanbaru dan jajaran di Masjid At-Taubah yang berada di dalam lingkungan Lapas, Jumat malam (20/02/2026).

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, beserta jajaran turut hadir dan mengikuti langsung pelaksanaan sholat Tarawih berjamaah bersama warga binaan. Kehadiran pimpinan dan petugas ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pembinaan keagamaan, sekaligus mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

Kepala Lapas Pekanbaru menyampaikan bahwa pelaksanaan sholat Tarawih berjamaah merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk membentuk karakter warga binaan menjadi lebih baik, khususnya dalam meningkatkan kualitas spiritual selama menjalani masa pembinaan.

“Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari warga binaan dalam menyambut dan menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kehadiran Shalat Tarawih malam ini yang diikuti oleh sebanyak 632 orang warga binaan. Ini merupakan hal yang sangat positif sebagai bagian dari proses pembinaan kepribadian dan peningkatan keimanan mereka,” ungkap Yuniarto.

Ia menambahkan bahwa pihak Lapas terus berkomitmen untuk memberikan pembinaan keagamaan secara berkelanjutan. Menurutnya, Ramadhan menjadi momentum penting bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, memperkuat spiritualitas, serta menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi.

“Melalui kegiatan keagamaan seperti Shalat Tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan ceramah agama, kami berharap warga binaan dapat memanfaatkan waktu selama menjalani masa pembinaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik,” tambahnya.

Kegiatan Shalat Tarawih malam ke-3 ini berlangsung dengan tertib hingga selesai. Para warga binaan tampak khusyuk dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan penuh kesungguhan, mencerminkan semangat kebersamaan serta tekad untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Mirza halawa 

Dugaan tempat usaha bernama CiTY HANTER Beroperasi Terbuka, Tanggung Jawab Pemberi Izin Dipertanyakan Keras

Dugaan tempat usaha bernama CiTY HANTER Beroperasi Terbuka, Tanggung Jawab Pemberi Izin Dipertanyakan Keras

Redaksi       Comment   

 

Batam, Investigasi Top - Kepulauan Riau Dugaan beroperasinya permainan meja ikan jenis Gelper di tempat usaha bernama “City Hanter” kini tidak lagi sekadar isu lapangan. Sorotan publik mengarah tajam pada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan dan mengawasi izin usaha di Kota Batam.

Jika aktivitas tersebut mengandung unsur perjudian, maka persoalannya bukan hanya pada pelaku usaha. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana proses penerbitan izin bisa terjadi? Siapa yang melakukan verifikasi? Dan bagaimana pengawasan dilakukan setelah izin terbit?

Secara hukum, perjudian dilarang melalui Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Aturan tersebut tidak membuka ruang interpretasi. Dengan demikian, apabila terdapat aktivitas yang mengarah pada praktik perjudian, maka izin operasional dalam bentuk apa pun tidak boleh menjadi tameng.

Dalam konteks Batam sebagai kawasan strategis nasional di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), pengawasan usaha seharusnya berjalan berlapis dan ketat. Selain BP Batam, dinas teknis Pemerintah Kota Batam juga memiliki peran dalam penerbitan dan pengawasan izin usaha hiburan atau permainan.

Investigasi lapangan yang dihimpun redaksi menunjukkan aktivitas usaha tersebut berlangsung secara terbuka dan diketahui masyarakat sekitar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius:

Apakah izin usaha “City Hanter” mencantumkan jenis kegiatan permainan meja ikan?

Apakah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi lapangan sebelum izin diterbitkan?

Apakah ada pengawasan rutin pasca izin terbit?

Jika ditemukan penyimpangan, mengapa belum ada tindakan administratif maupun hukum?

Apabila izin diterbitkan tanpa pengawasan memadai, maka terdapat dugaan kelalaian administratif. Jika pengawasan dilakukan namun tidak ada tindakan, publik berhak mempertanyakan konsistensi penegakan aturan.

Tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penerbitan izin. Prinsip good governance menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkelanjutan. Izin usaha bukan sekadar dokumen formal, melainkan bentuk legitimasi negara terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung.

Redaksi menilai, dalam kasus ini, pemerintah pemberi izin harus memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai:

Jenis izin yang diterbitkan;

Dasar hukum penerbitannya;

Hasil pengawasan terakhir;

Langkah konkret jika ditemukan pelanggaran.

Diamnya instansi terkait justru memperkuat persepsi adanya pembiaran atau lemahnya pengawasan.

Sebagai produk jurnalistik, pemberitaan ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Informasi yang disampaikan berada dalam ranah dugaan dan membutuhkan klarifikasi resmi. Hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi:

Pengelola usaha “City Hanter”;

Aparat penegak hukum setempat;

Dinas pemberi izin usaha;

Badan Pengusahaan Batam sebagai otoritas kawasan.

Publik menunggu bukan sekadar klarifikasi, tetapi tanggung jawab nyata. Jika legal, jelaskan secara transparan. Jika melanggar, tindak tanpa kompromi.

Redaksi akan terus menelusuri fakta dan memperbarui informasi berdasarkan data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disnakertrans Riau Pasang Deadline Keras: Telat Bayar THR, Siap-Siap Ditegur dan Ditindak!

Disnakertrans Riau Pasang Deadline Keras: Telat Bayar THR, Siap-Siap Ditegur dan Ditindak!

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, investigasi top Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau resmi membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya secara penuh dan tepat waktu.

Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, mengatakan pembukaan posko pengaduan THR dimulai hari ini dan akan beroperasi selama periode menjelang lebaran. Hal itu disampaikannya di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/02/2026).

“Hari ini sudah dimulai buka posko pengaduan THR. Sesuai arahan Menteri Tenaga Kerja, pembayaran THR paling lambat tanggal 8 Maret,” ujarnya.

Ia menjelaskan, batas akhir pembayaran THR tersebut merujuk pada instruksi pemerintah pusat agar seluruh perusahaan memenuhi kewajibannya sebelum hari raya. Dengan kepastian pembayaran tepat waktu, para pekerja diharapkan dapat mempersiapkan kebutuhan Idulfitri dengan lebih tenang.

Menurutnya, keberadaan posko ini bertujuan untuk menampung laporan pekerja yang belum menerima THR sesuai ketentuan. Selain itu, posko juga menjadi sarana konsultasi terkait mekanisme pembayaran serta hak-hak ketenagakerjaan lainnya.

“Posko ini berguna menerima laporan pekerja yang belum menerima haknya menjelang Hari Raya Idulfitri,” jelasnya.

Roni menegaskan, seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau wajib membayarkan THR kepada karyawannya paling lambat 8 Maret 2026. Kewajiban tersebut berlaku bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Disnakertrans Riau juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Bumi Lancang Kuning guna memastikan kepatuhan terhadap aturan pembayaran THR. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan mengambil langkah tegas.

“Semua perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawannya pada tanggal 8 Maret. Apabila tidak dilaksanakan pembayaran pada tanggal 9 sampai 16 Maret, pihak kami akan melakukan penegasan kepada perusahaan-perusahaan tersebut,” pungkasnya. 

Sumber : RiauBerantas.com

Lemahnya pengawasan APHsetempat Penyelundupan di Sekupang: Beras Ilegal Diduga Melenggang dari Pelabuhan Tidak Resmi ke Karimun

Lemahnya pengawasan APHsetempat Penyelundupan di Sekupang: Beras Ilegal Diduga Melenggang dari Pelabuhan Tidak Resmi ke Karimun

Redaksi       Comment   

 

Batam, Investigasi Top - Jumat 20 Februari 2026, Aktivitas mencurigakan kembali terpantau di wilayah pesisir Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tim investigasi lapangan menemukan dugaan praktik penyelundupan beras melalui pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus) yang berlokasi di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas bongkar muat berlangsung pada malam hari. Sejumlah kapal kayu terlihat hilir mudik. Muatan yang diduga berupa beras tidak tampak melalui prosedur pemeriksaan resmi sebagaimana lazimnya distribusi barang kebutuhan pokok melalui jalur legal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, beras tersebut diduga akan dikirim ke wilayah Kabupaten Karimun, termasuk Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu.

Operasi Malam Terstruktur?

Aktivitas yang terpantau menunjukkan pola sistematis:

Kapal datang bergantian

Proses bongkar muat berlangsung cepat

Distribusi darat diduga telah terkoordinasi

Di sekitar lokasi tidak terlihat adanya pemeriksaan atau tindakan pencegahan terbuka dari aparat berwenang saat aktivitas berlangsung.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan wilayah perbatasan laut yang selama ini dikenal sebagai jalur rawan penyelundupan.

Dampak Ekonomi dan Ancaman Stabilitas Harga

Apabila dugaan ini terbukti, praktik tersebut berpotensi:

Merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk

Mengganggu stabilitas harga beras di pasaran

Merusak sistem distribusi resmi yang dilindungi regulasi

Selain itu, distribusi beras tanpa pengawasan resmi juga menimbulkan kekhawatiran terkait standar keamanan pangan.

Sorotan pada Pengawasan Aparat dan Otoritas Kawasan

Wilayah Sekupang berada dalam kawasan strategis perdagangan dan pengawasan lintas laut yang melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum (APH) serta otoritas kawasan, termasuk BP Batam.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum setempat maupun dari pihak BP Batam terkait dugaan aktivitas tersebut.

Publik menunggu langkah konkret dan transparan untuk memastikan apakah terjadi kelalaian pengawasan, pembiaran, atau memang tidak ditemukan pelanggaran.

Hak Jawab dan Prinsip Keberimbangan

Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada:

Aparat Penegak Hukum setempat

Pihak pengelola atau pemilik lahan/lokasi yang disebut dalam temuan

Otoritas kawasan terkait

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau memiliki klarifikasi atas informasi ini, redaksi siap memuat penjelasan secara proporsional sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Menjaga Wibawa Hukum di Wilayah Perbatasan

Jika dugaan ini benar terjadi dan berlangsung berulang tanpa penindakan, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar pelanggaran administratif. Ini menyangkut wibawa hukum, kredibilitas pengawasan perbatasan, serta perlindungan ekonomi masyarakat.

Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menjawab keresahan publik.

(Tim Investigasi)