Pekanbaru, Investigasi Top (23/07/25) – Di tengah defisit keuangan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1,7 triliun, DPRD Riau justru disorot karena diduga menghabiskan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk konsumsi dan kenyamanan internal. Temuan mencengangkan datang dari Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), yang mengungkap dugaan pemborosan anggaran makan-minum dan pengadaan rumah tangga DPRD Riau tahun anggaran 2025.
Salah satu kasus yang dianggap sangat mencurigakan adalah pemesanan 41.611 kotak nasi hanya dalam satu hari, tepatnya 6 Februari 2025, oleh Sekretariat DPRD Riau. Transaksi senilai Rp2,42 miliar ini dilakukan melalui sistem e-purchasing dengan rekanan CV Q-SI Catering.
> "Jumlahnya fantastis — cukup untuk memenuhi satu stadion utama Riau. Rapat model apa yang butuh konsumsi sebanyak itu?" tegas Koordinator APAK dalam jumpa pers di Pekanbaru selasa malam.
Sementara Gubernur Riau menyatakan proyek pembangunan banyak ditunda akibat keterbatasan dana, DPRD justru menganggarkan Rp59,4 miliar hanya untuk makan dan minum, belum termasuk Rp48 miliar lagi untuk kegiatan acara.
> "Anggaran untuk rakyat dipangkas, tapi fasilitas untuk dewan justru diluaskan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan anggaran," ujar Ketua Aliansi Bob Riau
Logistik Rumah Tangga Ketua DPRD Rp1,94 Miliar?
APAK juga mengungkapkan adanya pengadaan logistik rumah tangga untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Riau senilai Rp1,94 miliar, melalui CV Maju Jaya. Selain itu, CV Seniati Family tercatat menerima anggaran makan minum sebesar Rp7,09 miliar.
> “Kalau fasilitas rumah tangga pun dibiayai negara, apa bedanya jabatan publik dengan kerajaan pribadi? Ini penyimpangan struktural,” tambah Idris.
Pejabat Terkait Bungkam, Transparansi Mandek
Hingga berita ini dirilis, dua pejabat utama yakni Plh Sekwan Riau Syarial Abdi dan Kabag Umum Sekwan Marto Syaputra tidak merespons permintaan konfirmasi dari awak media. Sikap diam ini justru menguatkan asumsi publik bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan.
APAK Desak Audit Investigatif dan Tindakan Hukum
Aliansi Pemuda Anti Korupsi menuntut agar BPK, Inspektorat Provinsi, Kejaksaan Tinggi, dan bahkan KPK segera turun tangan. Mereka menilai kasus ini berpotensi mengarah pada:
-Markup anggaran
-Pengadaan fiktif
- Penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi terselubung
> “Kami siap melaporkan ini secara resmi. Kalau perlu, kita dorong aksi terbuka agar uang rakyat tidak terus dikeruk untuk konsumsi elite,” ujar Idris.
🔎 ANALISA Aliansi ada 5 Point Dugaan Pemborosan Anggaran Makan Minum DPRD Riau 2025
1. Konteks Keuangan Daerah: Defisit vs Gaya Hidup Mewah
Fakta: Provinsi Riau mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun di tahun 2025. Gubernur menyatakan banyak proyek pembangunan urung dilaksanakan karena keterbatasan dana.
Kontras: Sementara itu, DPRD Riau melalui Sekretariat Dewan justru menggelontorkan dana hingga Rp59,4 miliar hanya untuk makan dan minum, dan Rp48 miliar untuk acara.
Analisa: Ini menunjukkan ketimpangan prioritas anggaran, di mana pengeluaran untuk fasilitas dewan diprioritaskan dibanding pelayanan publik dan pembangunan. Publik bisa menilai ini sebagai kemewahan di tengah kesulitan.
2. Transaksi Mencurigakan: 41.611 Nasi Kotak dalam 1 Hari
Fakta: Tanggal 6 Februari 2025, tercatat pengadaan makan siang 41.611 kotak senilai Rp2,42 miliar, menggunakan sistem e-purchasing kepada CV Q-SI Catering.
Bandingan: Kapasitas Stadion Utama Riau ±40.000 orang. Artinya, jumlah nasi kotak setara mengisi penuh stadion untuk sekali makan.
Analisa: Ini sangat janggal jika diklaim hanya untuk kegiatan DPRD. Bisa diduga kuat:
-Ada markup jumlah atau
-Ada penggelembungan harga atau
-Kegiatan tersebut tidak pernah benar-benar terjadi.
Catatan Tambahan: Tidak ada dokumen pendukung seperti foto, daftar hadir, atau laporan kegiatan yang bisa membuktikan kebutuhan konsumsi sebesar itu
3. Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan: Rp1,94 Miliar
Fakta: Terdapat belanja logistik rumah tangga untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD senilai Rp1,94 miliar melalui CV Maju Jaya.
Analisa: Dalam struktur negara demokrasi, pimpinan DPRD bukan pejabat eksekutif (seperti kepala dinas) yang mendapat hak rumah tangga. Ini mengarah pada potensi penyalahgunaan fasilitas jabatan, karena logistik rumah tangga bukan kebutuhan kelembagaan.
4. Tidak Ada Tanggapan Pejabat Terkait:
Fakta: Plh Sekwan Riau (Syarial Abdi) dan Kabag Umum (Marto Syaputra) memilih bungkam, tidak memberi klarifikasi meski dikonfirmasi.
Analisa: Ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan anggaran tidak transparan. Dalam praktik pemerintahan yang sehat, pejabat seharusnya terbuka menjelaskan anggaran publik, apalagi jika menyangkut miliaran rupiah.
5. Potensi Pelanggaran Hukum:
Indikasi Pelanggaran:
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebut kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan jabatan atau wewenang sebagai tindak pidana korupsi.
Bisa mengarah ke Gratifikasi terselubung, pengadaan fiktif, dan markup anggaran.
Perlu Audit Investigatif: Kasus ini butuh investigasi dari BPK, KPK, atau Kejaksaan, karena penggunaan APBD ini tidak proporsional dan tidak rasional.
Rakyat Disuruh Sabar, DPRD Hidup Nyaman
Rakyat Riau diminta maklum terhadap jalan rusak, sekolah yang ambruk, dan layanan kesehatan terbatas. Tapi, untuk nasi kotak puluhan ribu dan anggaran rumah tangga pejabat, anggaran tersedia tanpa hambatan.
> Jika ini bukan bentuk penyimpangan, lalu apa? APAK menilai ini sebagai indikasi korupsi anggaran yang sistematis dan harus diusut tuntas.(")
📌 Redaksi akan terus memantau perkembangan dan membuka ruang hak jawab dari pihak DPRD Riau.
📩 Jika Anda memiliki data atau bukti tambahan, hubungi: investigasi@oketimes.com
#SkandalNasiKotak #DPRDRiauBorongUangRakyat #AuditDewan #InvestigasiAPAK #TransparansiAnggaran
tim investigasi