PEKANBARU, investigasitop– Langkah konkret akhirnya diambil oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama masyarakat Kepulauan Meranti. Setelah rangkaian aksi dan penyampaian aspirasi, aliansi secara resmi telah melayangkan surat kepada DPRD Riau, SKK Migas, dan Kejaksaan Tinggi Riau guna mendesak dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas operasional PT Imbang Tata Alam (ITA).
Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Bob Riau, menyampaikan bahwa pengiriman surat ini merupakan bentuk keseriusan masyarakat dalam mendorong transparansi serta penegakan hukum atas berbagai persoalan yang berkembang di wilayah operasional perusahaan tersebut di Kepulauan Meranti.
“Surat sudah kami masukkan ke DPRD Riau, SKK Migas, dan Kejati Riau. Ini bukan lagi sekadar aspirasi, tapi permintaan resmi agar dilakukan sidak dan audit menyeluruh,” tegas Bob.
---
Dorong Sidak dan Audit Menyeluruh
Dalam surat tersebut, aliansi secara tegas meminta agar instansi terkait segera melakukan:
- Inspeksi langsung ke lokasi operasional PT ITA di Meranti
- Audit menyeluruh terhadap aktivitas operasional perusahaan
- Penelusuran terhadap distribusi bahan bakar yang digunakan
Permintaan tersebut didasarkan pada data dan informasi lapangan yang dihimpun oleh masyarakat di wilayah Meranti, termasuk dari area yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan.
---
Sengketa Lahan Ikut Disorot
Selain persoalan operasional, aliansi juga menyoroti sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan di Desa Tanjung, Kabupaten Kepulauan Meranti yang saat ini masih dalam proses persidangan.
Menurut Bob, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, terlebih menyangkut hak masyarakat tempatan.
“Persoalan lahan ini sudah berjalan lama dan masih berproses di persidangan. Kami meminta semua pihak melihat ini secara serius karena menyangkut hak masyarakat,” ujarnya.
---
Tekanan Publik Terus Diperluas
Aliansi Pemuda Anti Korupsi menegaskan bahwa langkah penyuratan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong keterlibatan institusi negara dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal proses ini, termasuk menunggu respons dari pihak DPRD Riau, SKK Migas, dan Kejaksaan Tinggi Riau.
“Agar polemik ini tidak berkepanjangan, kami meminta pemerintah dan aparat terkait melakukan pemeriksaan langsung di lapangan,” tegas Bob.
---
Publik Menunggu Tindakan Nyata
Dengan telah disampaikannya surat resmi tersebut, perhatian kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh instansi terkait.
Masyarakat berharap tidak hanya berhenti pada penerimaan surat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan sidak dan audit lapangan guna menjawab berbagai persoalan yang berkembang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Imbang Tata Alam (ITA) belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah penyuratan yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi tersebut.
Redaksi