Pekanbaru, investigasitop 16 April 2026 Belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Formatur BADKO Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Sumbagtera (Sumatera Bagian Tengah dan Utara) kian menuai sorotan dari kader di daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan konsolidasi organisasi di wilayah.
Dimas Sriagung Mulia, kader HMI Pekanbaru, menegaskan bahwa keterlambatan yang berlarut-larut tanpa penjelasan terbuka justru memicu spekulasi yang tidak sehat di kalangan kader.
“Keterlambatan ini bukan sekadar persoalan administratif. Ketika tidak ada penjelasan yang memadai, ruang spekulasi akan terbuka lebar dan itu berbahaya bagi kepercayaan kader terhadap organisasi,” ujar Dimas.
Ia juga menyoroti informasi yang berkembang terkait dugaan adanya permintaan “mahar” dalam proses penerbitan SK. Meski demikian, ia menekankan pentingnya klarifikasi resmi agar persoalan ini tidak terus berkembang tanpa arah.
“Informasi yang beredar sudah menjadi konsumsi luas di kalangan kader. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai isu biasa. PB HMI MPO perlu segera memberikan penjelasan yang terang dan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang berkepanjangan,” tegasnya.
Menurut Dimas, menjaga kepercayaan kader merupakan hal mendasar dalam keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, setiap proses yang dinilai krusial, termasuk penerbitan SK, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Jika tidak segera diluruskan, situasi ini bisa menciptakan preseden buruk dalam tata kelola organisasi. Kita tidak ingin HMI dipersepsikan jauh dari nilai-nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi,” lanjutnya.
Ia juga mendorong agar PB HMI MPO segera mengambil langkah konkret, baik dalam bentuk klarifikasi maupun percepatan penerbitan SK Formatur BADKO Sumbagtera, demi menjaga kondusivitas organisasi di tingkat wilayah.
“Kami berharap PB HMI MPO tidak membiarkan polemik ini berlarut-larut. Penjelasan yang jernih dan langkah yang tegas akan menjadi kunci untuk menjaga marwah organisasi di mata kader maupun publik,” tambah Dimas.
Dimas menegaskan bahwa sikap kritis kader merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan organisasi tetap berada pada koridor nilai yang benar.
“Kritik ini adalah bentuk kepedulian. Kami ingin HMI tetap menjadi organisasi yang bersih, berintegritas, dan dipercaya oleh seluruh kadernya,” tutupnya.