INVESTIGASI TOP

Kamis, 11 Desember 2025

IWO Apresiasi Langkah Menteri Imipas Terhadap WBP Lapas Kuala Simpang, "Kemanusiaan Di Atas Segala-Galanya

Redaksi Comment

Jakarta, investigasi top- Langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto yang melepaskan ratusan narapida (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, pada saat bencana banjir menerjang Kabupaten Aceh Tamiang, mendapat apresiasi Ikatan Wartawan Online (IWO).

Ketua Umum IWO Teuku Yudhistira mengatakan bahwa hal ini merupakan langkah bijak yang patut diapresiasi demi menyelamatkan seluruh napi, menyusul terendamnya seluruh gedung Lapas dengan ketinggian mencapai 2 meter.

"Langkah strategis yang diputuskan Menteri Imipas tersebut kami nilai sangat bijak mengingat bencana banjir yang terjadi diluar prediksi," ungkap Yudhistira yang ditemui sesaat sebelum bertolak ke Jakarta dari Bandara Kualanamu ke Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, tentu menjadi dilema bagi seorang Menteri untuk mengambil keputusan yang tidak mudah tersebut.

"Tapi kemanusiaan di atas segala-galanya. Dan hari ini Menteri Imipas telah membuktikan hal itu. Membebaskan WBP di saat banjir besar menerjang Aceh Tamiang termasuk Lapas Kelas II B Kuala Simpang. Ini post major," bebernya.

Lebih jauh dijelaskannya, tentu selama menjalani masa hukuman, diantara para WBP itu juga sudah membuktikan dirinya berusaha menjadi orang baik ketika akan kembali masuk ke tengah-tengah masyarakat

"Buktinya, lihat di medsos yang kini tengah viral bagaimana seorang hakim perempuan di Aceh Tamiang, justru ditolong oleh seorang napi yang divonisnya ketika banjir melanda kabupaten itu. Ini kami rasa nilai plus bagi keberhasilan Menteri Imipas membina narapidana disana," pungkasnya.

Redaksi

Pelantikan Pengurus PWMOI Riau Berlangsung Khidmat, Tegaskan Komitmen Perkuat Profesionalisme Media

Redaksi Comment

PEKANBARU, investigasi top Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPP PWMOI), Dr. HM. H. Jusuf Rizal, S.H., S.E., M.Si., melantik secara resmi kepengurusan DPW PWMOI Provinsi Riau periode 2025-2028. Acara pelantikan dilaksanakan di Ballroom Hotel Alpha, Kota Pekanbaru. Kamis (11/12/2025).

Acara dibuka dengan tari persembahan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, pemutaran video perjalanan PWMOI Riau, serta pembacaan SK DPP PWMOI mengenai penetapan pengurus DPW dan DPD se- Provinsi Riau oleh Bendahara Umum DPP PWMOI, Ranti E. Tanjung.

Hadir dalam acara tersebut, jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PWMOI, para pengurus dan anggota, perwakilan organisasi pers, instansi pemerintah, dan para tamu undangan. Rangkaian acara pelantikan ini menandai dimulainya masa kepengurusan baru organisasi PWMOI di wilayah Provinsi Riau.

Ketua Umum DPP PWMOI, Dr. HM. H. Jusuf Rizal, S.H., S.E., M.Si., secara langsung melantik dan menyerahkan SK kepengurusan kepada H. Rio Kasairy, S.Sos selaku Ketua PWMOI Riau didampingi jajaran pengurus lainnya.

Dalam sambutannya, Jusuf Rizal menegaskan bahwa pembentukan PWMOI di tingkat provinsi merupakan langkah strategis untuk memperkuat solidaritas, profesionalisme, serta kualitas kerja jurnalistik di era digital saat ini.

Ia berharap, "Organisasi PWMOI dapat menjadi wadah perjuangan para wartawan yang memiliki idealis untuk bisa membantu pemerintah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Kedepan, kita berharap teman-teman dapat meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik yang profesional. Tentu, kedepan kita akan membuat pelatihan jurnalistik agar tidak terjadi diskriminasi antar sesama jurnalis," ungkap Jusuf Rizal.

Diungkapkan Jusuf Rizal, "PWMOI ini, biar dia hidup sendiri, berangkat sendiri, karena kami mau bikin Dewan Pers Media Online Indonesia, jadi inline keatasnya. Tujuannya adalah, agar lebih cepat merespon dan menampung keluhan-keluhan bahkan bantuan untuk pengembangan journalism dari teman-teman jurnalis," tegas Ketum PWMOI.

Sementara, Ketua PWMOI Riau, H. Rio Kasairy, S.Sos dalam pidatonya menyampaikan, "Saya berkomitmen membawa organisasi ini lebih aktif dan berintegritas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami siap bersinergi bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab", imbuhnya.

Ditambahkan Rio, "PWMOI Riau hadir sebagai wadah para wartawan media online untuk terus belajar, berkembang, dan menjaga marwah profesi jurnalis. Kedepan, kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan jurnalis termasuk UKW. Hal ini sudah pernah dibahas dalam rapat kerja daerah (Rakerda). Bahkan, kita juga akan melaksanakan pelatihan jurnalistik di tingkat dasar, baik itu SMA maupun kampus-kampus yang ada di Provinsi Riau," ungkapnya.

Selain prosesi pelantikan, acara juga diisi dengan sesi diskusi ringan mengenai tantangan dunia media digital di masa depan, termasuk isu literasi digital, verifikasi informasi, serta peran pers dalam menjaga keutuhan demokrasi.

Dengan terbentuknya kepengurusan PWMOI Riau, diharapkan organisasi ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas jurnalistik dan memperkuat hubungan antar-sesama insan pers di Provinsi Riau. Acara pelantikan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara pengurus, tamu undangan, serta perwakilan instansi yang hadir. (*red)

PWMOI Riau 2025–2028 Resmi Dilantik: Momentum Baru Profesionalisme Pers Digital

Redaksi Comment

‎

‎PEKANBARU, Investigasi Top — Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) se-Provinsi Riau resmi dilantik untuk periode 2025–2028 dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Hotel Alpa Pekanbaru, Kamis (11/12/2025). Mengusung slogan “Pers Profesional untuk Riau Bermartabat”, pelantikan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran media online di Bumi Lancang Kuning.

‎

‎Acara dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PWMOI, Drs. HM Jusuf Rizal, SH, SE, MSi, bersama Sekretaris Umum, Ranti E. Tanjung, SE. Keduanya memimpin pembacaan Surat Keputusan (SK) sekaligus mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PWMOI se-Riau.

‎

‎Rio Kasairi Pimpin DPW Riau

‎

‎Ketua DPW PWMOI Riau, Rio Kasairi, yang didampingi Sekretaris Zul Iman serta Bendahara Nurhayati, memimpin prosesi pelantikan pengurus dari 12 kabupaten/kota. Salah satunya adalah kepengurusan DPD PWMOI Kota Dumai.

‎

‎DPD PWMOI Kota Dumai Resmi Dilantik

‎

‎Dalam sesi pelantikan tersebut, Ketua DPD PWMOI Kota Dumai, Sulastri (Hana), bersama Sekretaris Reni Syarif (Resa) dan Bendahara Randi Saputra, resmi dikukuhkan.

‎

‎Sulastri menyatakan kesiapan penuh untuk membawa PWMOI berkembang pesat di Kota Dumai.

‎

‎“Kami siap mengembangkan PWMOI di Kota Dumai dan bersinergi untuk kemajuan pers yang profesional,” ujarnya.

‎

‎Hal senada disampaikan Sekretaris DPD, Reni Syarif.

‎

‎“Kami akan mendampingi Ketua dalam menjalankan organisasi ini dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

‎

‎Bendahara, Randi Saputra, turut menegaskan komitmennya.

‎

‎“Kami bersemangat memperkuat peran PWMOI di Dumai,” katanya.

‎

‎Diwarnai Tari Persembahan dan Penyerahan Petaka

‎

‎Acara pelantikan diawali dengan tari persembahan dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau, yang semakin menambah kekhidmatan prosesi.

‎

‎Momentum bersejarah terjadi saat Ketua Umum DPP PWMOI menyerahkan bendera petaka organisasi kepada Ketua DPW PWMOI Riau sebagai simbol peneguhan amanah dan tanggung jawab kepengurusan di daerah.

‎

‎Peresmian Ambulans Gratis untuk Masyarakat

‎

‎Di sela rangkaian acara, Ketua Umum DPP PWMOI juga meresmikan ambulans gratis untuk warga Pekanbaru — sebuah inisiatif organisasi untuk memperkuat pelayanan sosial kepada masyarakat.

‎

‎“Dengan ini saya resmikan ambulans gratis untuk masyarakat. Semoga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Riau,” tegas Jusuf Rizal dalam sambutannya.

‎

‎Penguatan Profesionalisme Pers di Riau

‎

‎Pelantikan PWMOI Riau ini diharapkan menandai babak baru penguatan profesionalisme pers digital di provinsi tersebut. Dengan sinergi antara DPP, DPW, dan DPD, PWMOI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan informasi berkualitas, edukatif, dan berimbang bagi masyarakat.

Peduli Kebersihan Lingkungan, Petugas Lapas Pekanbaru Rutin Lakukan Pembersihan Saluran Pembuangan Air

Redaksi Comment

Pekanbaru, investigasi top INFO_PAS – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru melakukan pembersihan saluran air buangan di lingkungan luar kantor Lapas Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan tujuan agar kondisi disekitar kantor bersih dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar kantor, Kamis (11/12).

Pembersihan saluran air dilakukan untuk memastikan lingkungan Lapas tetap bersih, sehat, dan bebas dari bau tidak sedap yang disebabkan oleh penumpukan sampah atau limbah di saluran pembuangan air. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terjadinya penyumbatan pada saluran pembuangan air.

Lapas Pekanbaru juga telah menambah bak pengendali (kontrol) penampungan air buangan yang baru agar lebih maksimal dalam mengontrol debit air buangan. Dengan kata lain saat ini kondisi air buangan sisa pemakaian di Lapas Pekanbaru relatif masih terkendali dan berada dalam ambang batas yang wajar karena terus dilakukan pemeriksaan dan pembersihan saluran pembuangan air oleh petugas.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Novindra P Siahaan, menjelaskan, “Kebersihan adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang tertib, oleh karena itu kita selalu perhatikan air buangan dari tempat kita agar jangan sampai menganggu kenyamanan warga yang berada di sekitar Lapas. Petugas kita yang dibantu oleh warga binaan selalu mengontrol dan membersihkannya, kita juga sudah menambah bak pengendali penampungan yang baru tujuannya agar memudahkan petugas kita dalam mengontrol debit air buangan sehingga penanganan air buangan di Lapas Pekanbaru lebih maksimal," ungkapnya ketika dimintai keterangan.

Dengan lingkungan Lapas Pekanbaru yang bersih, indah, dan sehat, diharapkan tercipta suasana kondusif yang mendukung program pembinaan bagi warga binaan.

Mirza Halawa

BPKP Riau "Kawal" Pembangunan di Rohul: Gedung DPRD dan RSUD Diinspeksi, Audit Fisik 9 Tahun Mangkrak Wajib Dilakukan

Redaksi Comment

Rohul, investigasi top– Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, S.E., M.Si., beserta jajaran, melakukan peninjauan intensif terhadap sejumlah proyek pembangunan gedung di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada Rabu (10/12/2025). Peninjauan ini menekankan peran pengawasan BPKP untuk memastikan setiap anggaran, baik dari APBN, APBD Riau, maupun APBD Rohul, digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Didampingi langsung oleh Bupati Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Hj. Sumiartini, dan Dirut RSUD Rokan Hulu dr. Zuldi Afki, Sp.P., BPKP menyoroti dua lokasi utama: Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang baru, dan proyek pembangunan Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu yang telah mangkrak selama kurang lebih 9 tahun.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Evenri Sihombing menegaskan bahwa secara visual, proyek Gedung DPRD dan RSUD Rokan Hulu sudah tergolong "On The Track". Istilah ini merujuk pada proyek yang berjalan sesuai jadwal, cakupan, dan anggaran.

"Kalau bangunan gedung DPRD dan RSUD Rokan Hulu secara visual sudah On The Track. Karena juga dari awal perencanaan selalu kita kawal," ujar Evenri.

Kendati demikian, BPKP tidak segan memberikan catatan kritis kepada kontraktor pemenang tender dan pihak terkait. Untuk bangunan baru di areal RSUD Rokan Hulu yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 (sekitar Rp 5 Miliar), BPKP meminta perbaikan mendasar seperti memastikan atap tidak bocor dan seluruh pekerjaan disesuaikan ketat dengan kontrak kerja.

Hal serupa juga disampaikan untuk Gedung DPRD Rohul yang baru selesai. BPKP telah menyerahkan catatan perbaikan kepada Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Disperkim) Pemkab Rohul, terutama terkait pembenahan pada bagian depan gedung dan beberapa area di dalam.

Fokus utama pengawasan BPKP adalah rencana lanjutan pembangunan Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2026 setelah 9 tahun terbengkalai.

BPKP Riau menyatakan mendukung penuh kelanjutan proyek vital ini demi pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, dukungan tersebut disertai syarat mutlak:

"Kita mendukung lanjutan pelaksanaan pembangunannya, namun dilakukan audit fisik bangunannya dan biaya awal pembangunan gedungnya. Hal ini supaya tidak ada masalah lagi kedepannya," tegas Evenri Sihombing, yang mengaku Putra Ujungbatu Rohul.

Audit fisik dan audit anggaran awal ini diperlukan untuk memitigasi risiko hukum di masa depan dan memastikan fondasi proyek yang akan dilanjutkan benar-benar layak.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Rohul, Hj.Sumiartini, menyatakan bahwa semua catatan BPKP telah disampaikan kepada Dinasperkim dan pihak terkait. Ia juga mengkonfirmasi upaya DPRD mendukung kelanjutan proyek RSUD.

"Untuk lanjutan Pembangunannya, kami dari DPRD Rohul sudah menyampaikan kepada Bupati Rokan Hulu, karena ada dana yang akan dipinjam sebesar Rp 146 Miliar dan juga sudah masuk pada Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026," jelas Sumiartini, menegaskan komitmen untuk peningkatan pelayanan kesehatan terbaik.

Sementara itu, Dirut RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, menyatakan apresiasi dan memastikan semua catatan serta arahan BPKP Provinsi Riau akan segera ditindaklanjuti.

Ayati

Wabup Syafaruddin Poti Buka FGD Optimalisasi PAD Tahun 2026

Redaksi Comment

Rohul, investigasi top- Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM membuka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Ruang Rapat Lantai III kantor Bupati Rokan Hulu, Rabu (10/12/2025).

Turut Hadir Kepala OPD camat Se-Rokan Hulu dan diundang sebagai narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Evenri Sihombing.

Dalam arahannya Wakil Bupati Syafaruddin Poti mengatakan bahwa pemerintah Akan mengupayakan Optimalisasi Pendapatan Daerah diawali dengan Pendataan sumber PAD di kabupaten Rokan Hulu.

"Untuk optimalisasi PAD, kita awali dengan Pendataan sumber pendapatan di kabupaten Rokan Hulu" ungkapnya.

Sementara, Kepala Bapenda Rokan Hulu Margono, S.Sos, M.Si menyampaikan dimana Menyongsong tahun 2026 pendapatan daerah harus meningkat.

"Tahun 2026 PAD Rohul harus meningkat sehingga harus Ada koordinasi dan kolaborasi dari seluruh elemen mulai dari kepala desa, camat, OPD dan seluruh masyarakat" ujarnya.

Margono juga mengatakan Dengan adanya sosialisasi, percepatan dan regulasi yang jelas maka hasil diskusi FGD bisa di terapkan hingga ke desa sehingga pendapatan daerah bisa meningkat.

Kepala Bapenda Margono menyebutkan bahwa Target PAD tahun 2026 sebesar 183 miliyar Rupiah sehingga perlu upaya dari semua pihak, dirinya juga mengatakan sektor pajak merupakan penghasil PAD terbesar.

Oleh karena itu seluruh elemen perlu Meningkatkan kinerja dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak adalah salah satu kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah

Ayati

Rabu, 10 Desember 2025

Razia di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Temukan Dua Telepon Genggam dan Barang Terlarang Lainnya

Redaksi Comment

INFO_PAS – Pekanbaru, investigasi top- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Riau, menggelar razia mendadak pada Rabu siang, 10 Desember 2025. Operasi penggeledahan yang melibatkan puluhan petugas lapas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang di blok hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Razia yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB tersebut menyita dua unit telepon genggam, satu unit charger, satu buah gunting berukuran sedang, beserta benda terlarang lainnya.

“Kami lakukan razia siang ini secara tiba-tiba untuk memutus potensi peredaran barang terlarang di dalam lapas,” kata Kasi Adm Kamtib Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Heru Prabowo, kepada wartawan usai razia, Rabu (10/12/2025).

Heru menegaskan, temuan dua handphone menjadi atensi serius karena alat komunikasi tersebut dapat digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan terlarang dari dalam lapas.

“Razia siang ini membuktikan komitmen kami menuju Lapas Pekanbaru zero handphone dan zero barang terlarang lainnya,” ujarnya.

Seluruh barang bukti langsung diamankan untuk didata dan diperiksa lebih lanjut. Pihak lapas akan melakukan penelusuran internal guna mengetahui cara masuknya barang-barang tersebut.

Hingga saat ini, Lapas Kelas IIA Pekanbaru masih mengalami overkapasitas dengan jumlah penghuni mencapai sekitar 1.814 orang, atau lebih dari dua kali lipat kapasitas normal 771 orang. Kondisi ini terus menjadi tantangan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban.

Mirza Halawa