A ,Kades Tanjung Penyembal InProsuderal”, Menerbitkan SKGR Diatas SKGR Milik Warga

A ,Kades Tanjung Penyembal InProsuderal”, Menerbitkan SKGR Diatas SKGR Milik Warga

Redaksi       Comment   

Dumai, investigasi top--25/10-2025,Konflik Agraria Desa adalah pertentangan hak kepemilikan dan penggunaan tanah antara masyarakat desa dengan pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau sesama warga. Penyebab utamanya adalah ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih klaim, ketimpangan distribusi lahan, serta kebijakan yang tidak adil. Konflik ini dapat diselesaikan melalui program reforma agraria, mediasi pemerintah dan desa, atau melalui penyelesaian adat yang disepakati.

Penyebab konflik agraria desa

Berkembang nya suatu tata kota dan Desa semestinya tidak harus menjadikan ketidakjelasan akan suatu Hal seorang warga,Namun Miris menimpa Keluarga Edison yang diperkuat Hak Milik sesuai tertera dalam SKGR No 176/LBG/1991 tertanggal 24 Agustus 1991

Kronologis didapat Team Lahan tersebut awalnya yg jual Nontel Kepada Edison di tahun 1991,tepatnya 24 Agustus di surat tanah tersebut. Nontel adalah ayah dari M Nuh orang yg menjual sama Helvi Susanti belakangan kemudian(Anak Notel menjual kembali)Anehnya Surat Tanah yg di terbitkan kembali oleh Lurah sekarang(Ahmad) di tahun 2020 , sementara Oleh Abu Kasim baru saja Saudara Ahmad menjabat sudah menyerah kan foto surat tanah yg sudah di terbitkan di blok atau kelompok tani ayahnya supaya di kemudian hari jangan terjadi timpang tindih surat tanah ternyata terjadi juga, berarti Lurah tidak menghiraukan atau ada apanya? atau tidak hindahkan apa yg di sampaikan Abu Kasim , hubungan Nontel dan Ayah Abu kasim (Khalifah Atom )adalah adek beradek kandung, kebetulan Ayah Abu Kasim ni Ketua Kelompok di kelompok Tani(Tanah))tu.

Ketika Awak Media konfirmasi sama Pak Lurah Ahmad(Sekarang)bertanya apa dasar dia membuat surat tanah atas nama Helvi Susanti dia berkata ada surat dasar nya dan menguasai lahan tersebut kemudian bertanya lagi apakah Pak Lurah tahu tanah yang Bapak buatkan surat itu sudah bersurat lali Lurah menjawab gak tahu pertanyaan tersebut saya ulangi Sampai dua kali Pak Lurah tetap menjawab gak tau barulah saya berkata sama Pak Lurah sebelum kami jumpa Bapak kami udah konfirmasi duluan sama Abu Kasim pak Abu Kasim bilang baru aja Bapak menjabat Abu Kasim sudah ngantar berkas sama Bapak lalu Pak Lurah menjawab gak kerjaan saya tu mencari sebegitu banyak berkas gitu jawaban Pak Lurah disini udah gak jujur td katanya gak tp habistu gak mungkin mencari fill di sebegitu banyak Berkas

Tegasnya sebagai Kades baru seharusnya Dia harus tanggap dengan apa yang disampaikan oleh Kelompok Tani (Khalifah Anom)melalui M.Khosim telah menjelaskan keberadaan ke RT,Desa,Camat dan lain sebagainya.Anehnya kenapa beralaskan Lali atau Saking banyak Arsip dan lain-lainnya.Aneh..?

Perubahan Dari wilayah Bengkalis keKotamadya Dumai jangan menjadikan alasan/kendala pelayanan terhadap Masyarakat/Publik.Pemalsuan surat lahan yang dilakukan oleh aparat desa merupakan tindakan kriminal yang dapat dijerat hukuman pidana berat. Peran kepala desa yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru disalahgunakan untuk merugikan warga, seringkali terkait dengan program pensertifikatan ,

Beberapa dasar hukum  

1 Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2.Pasal 266 KUHP dapat diterapkan jika pemalsuan dilakukan dalam akta autentik.

3.Pasal 385 KUHP juga bisa dikenakan, terutama jika tindakan tersebut termasuk penyerobotan tanah.

V.Antoni,Kepala perwakilan Sahardjo Law Firma Hukum Riau,mengatakan Mafia Tanah dipandang sebagai kejahatan terorganisasi yang melanggar hukum untuk menguasai tanah secara ilegal melalui berbagai modus operandi seperti pemalsuan dokumen, penipuan, dan kolusi dengan pejabat. Secara hukum, perbuatan ini dijerat menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 385 mengenai kejahatan hak milik, serta upaya penindakan yang lebih tegas dengan melibatkan lembaga penegak hukum dan pemerintah melalui Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah. .

Beberapa langkah Pemerintah dalam mencegah dan memberantas diacungi jempol ,Antara lain Kolooboasi,Pengkin ian/Update data/Digitalisasi Data, Edukasi dan terakhir Dengan pemberian Sanksi Tegas.

Tim Media

Effendi Basri Terpilih Nahodai DPC, Aliansi wartawan Indonesia ( AWI) di Kabupaten Bengkalis

Effendi Basri Terpilih Nahodai DPC, Aliansi wartawan Indonesia ( AWI) di Kabupaten Bengkalis

Redaksi       Comment   

 

Riau, Investigasi Top - Mandat dari DPP . Aliansi wartawan Indonesia AWI yang di terima Effendi Basri wartawan dari Media online Kupastuntas.com. yang ditanda tangani ketua 1 sesumatra bapak Sukarno.SE bulan Oktober 2025 . Effendi Basri setelah menerima mandat,dari DPP. AWI jakarta, mengajak rekan rekan wartawan di Bengkalis Riau yang mau bergabung mengadakan Musyawarah di komplek kantor kadin di ruangan Humas,maka terbentuk lah struktur kepengurusan DPC AWI untuk wilayah kabupaten Bengkalis Riau.

Kemudian Deri Hendra harianvokal.com di percaya sebagai sekretaris juga Suhaimi.S Ag. Dari media Detikcentral.com di tunjuk sebagai Bendahara,di bahagian Bidang Humas ada Indra . Dari media Amirariau.com Bidang sosial budaya Erman jurnalpost.com bidang kepemudaan Edi Irawan Hebat Riau.com juga Surya Dinata Hariandetil.com bidang Pemberdayaan Ekonomi, dan di AWI Effendi Basri sengaja mengajak wartawan wartawan yang betul2 bisa menulis bukan Anya mengantongi kartu Pers saja. Awi merupakan organisasi profesi, yang sudah 20 tahun didirikan oleh Bapak,R .Mustafa dan Bintang Adi.

Dukungan juga datang dari Drs.Elmi Darmawi Asisten II bahagian Ekonomi kantor Gubenur,Ketua harian Lembaga adat Melayu RiauDrs.Taufik ikram Jamil yang juga wartawan senior harian kompas masanya.Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni S.Sos MMP, dukungan juga dari Bapak Wahyudi EL.Pangabean Sang wartawan senior sekaligus pencetus wartawan2 dengan seribu pengalaman nya, Juga datang dari ketua kadin Riau Bapak Masuri SH juga Kadis Kominfo Bapak Suharto ,ketua AWI Effendi Basri,di Bengkalis,mengatakan

Aliansi wartawan Indonesia atau AWI sudah terbentuk di 38 Provinsi dan 300 kabupaten kota. Oleh Effendi Basri selaku ketua terpilih sekarang sedang mempersiapkan Agenda Plantikan yang di rencanakan bergabung beberapa kabupaten di Riau di hotel Pangeran jalan Sudirman Pekanbaru pada Awal Januari tahun 2026.( Suhaimi)

Red

Eks Dirut Diduga Aktor Intelektual Demontrasi Karyawan Bank Rohil

Eks Dirut Diduga Aktor Intelektual Demontrasi Karyawan Bank Rohil

Redaksi       Comment   

Rohil, investigasi top Mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Rokan Hilir (Rohil), H.Syafri Taib diduga sebagai aktor intelektual aksi demontrasi yang dilakukan oleh beberapa karyawan Bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Wan Muhammad Kudri.

Disinyalir demo yang sudah berlangsung dua kali itu, 30 September 2025 dan 22 Oktober 2025, ingin menjatuhkan dan merusak nama baik Wan Muhammad Kudri diruang publik, media sosial melalui tuntutan yang tidak pernah terjadi. Padahal, segudang prestasi telah diraihnya sejak memimpin Bank Rohil dibantu dengan jajaran kantor cabang.

Dirut periode 1998 - 2016 itu memprovokasi para karyawan agar terus berjuang sampai Wan Muhammad Kudri dicopot dari jabatannya sebagai Dirut Bank Rohil periode 2024 - 2029 oleh Bupati Rohil H. Bistamam. Kabarnya, mayoritas pendemo merupakan keluarga dari sang mantan Dirut itu.

Hal ini terungkap berdasarkan dua tangkapan layar (Capture) percakapan di aplikasi perpesanan (Whatshapp) yang diterima media ini, Jum'at (24/10/25). Dalam percakapan capture pertama, H. Syafri Taib diduga memprovokasi karyawan yang demo pada malam itu dikantor Bank Rohil.

" Sekali Moongkoh (Mengayuh) dayung jangan boanti (Berhenti) sobolum (sebelum) sampai tujuan. Bojuang (Berjuang) tanggung lebih baik tak melangkah,. Tak Polu (Perlu) basa basi," tulis H. Syafri Taib, yang diduga memprovokasi karyawan melalui jalur pribadi (Japri) whatshapp (wa). 

Sementara capture satu lagi, diduga Whatshapp grub (WaG) dengan nama MxxxxkAAA, seseorang menuliskan diduga juga bahasa provokasi meminta kepada para karyawan bersuara lantang minta Wan Muhammad Kudri dicopot.

"Langsunglah wak roi cakap minta suuh (Suruh) dio (Dia) bonti (Berhenti),"tulis peserta grub.

Tak hanya itu, ada juga salah satu peserta meneruskan pesan kedalam WaG yang bahasanya terkesan apa yang mereka rencana harus diputuskan pada malam itu juga 

"Eloklah bia (biar) tau wakil, penonto (penentu) hasilnya ditangan karyawan bukan samo (sama) wakil bupati atau yang lain," bunyi pesan yang diteruskan kedalam WaG.

Peserta itu juga meneruskan pesan kedalam WaG itu diduga bahasa ancaman. "Selagi satu kato (kata), kalau tak undur², kami yang mundur. Dari acik awi , posan (pesan) acik awi, sampaikan, cakap dengan roi". Bunyi pesan yang iya teruskan kedalam WaG tersebut diwaktu bersamaan.

Anggota grub lainnya dengan nama Hexxx memberikan komentar yang juga diduga memprovokasi. "Kita satu komando totap (tetap) minta anak imau (harimau) yang mundur," tulisnya.

Eks Dirut H. Syafri Taib yang dikonfirmasi media ini pada Jumat sore via whatshapp kenomor pribadinya 0812750xxxx, pesan konfirmasi yang terkirim masih ceklis satu.

Diberitakan sebelumnya, Demontrasi menuntut Bupati H. Bistaman (Rohil) mencopot Wan Muhammad Kudri, SE, MM dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hilir (Rohil) Perseroda pada Rabu, (22/10/25) kemarin diduga telah didanai.

Kecurigaan itu disampaikan oleh salah satu karyawan yang ikut pada aksi tersebut setelah demontrasi berlangsung yang dikawal dari pihak kepolisian dan satuan polisi (Satpol) PP Rohil.

"Saya menduga demo itu dibiayai oleh seseorang bang. Itu saya ketahui setelah demo kemarin usai," Ujar salah satu pendemo yang minta namanya tidak dipublikasikan kepada wartawan, Kamis, (23/10/25) sore.

Dugaan itu kata dia, ada salah satu rekannya yang ikut demo berucap kepadanya bahwa biaya demontrasi ini sudah dikondisikan. "Tercenggang saya mendengarnya bang. Tak beres lagi ini," ungkap dia.

Namun sambungnya, rekannya tidak menyebut siapa yang membiayai demontrasi itu. "Saya coba tanya lebih dalam tak mau dia menyebut siapa yang membiayai demo kemarin," terangnya.

Dikatakannya, bahwa demontrasi tersebut murni bukan lagi soal permasalahan yang ada, karena pada dasarnya tidak ada masalah yang harus dituntut. Namun ini soal adanya yang ingin jabatan Dirut dengan memanfaatkan karyawan Bank Rohil.

"Ada rencana akan ada aksi demontrasi lagi pada hari Senin nanti bang dikantor Bupati. saya akan ikuti demo itu lagi, saya ingin gali lebih dalam dan ingin tau siapa orang yang membiaya demontrasi kemarin,"pungkasnya.

Redaksi 

CIC Laporkan Dugaan Korupsi PJT II Puwakarta & Penyalagunaan Jabatan ke KPK

CIC Laporkan Dugaan Korupsi PJT II Puwakarta & Penyalagunaan Jabatan ke KPK

Redaksi       Comment   

Jakarta, investigasi top- Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee (CIC) melaporkan Dirut Perum Jasa Tirta II (PJT II) Purwakarta Imam Santoso ke KPK.

Sekretaris Jenderal DPP CIC DJ Sembiring menegaskan," Kami melaporkan Dirut PJT II Purwakarta hasil dari inveatigasi yang CIC lakukan beberapa waktu lalu, dimana banyak terdapat "Bauk Busuk" dugaan korupsi didalam Perum Jasa Titra II, baik dari segi proyek mangkrak dan pelanggaran administrasi dan penyalagunaan wewenang jabatan saat mengangkat beberapa manager tanpa prosudural yang berlaku, ada indikasi dugaan membangun "Dinasti".Untuk itu CIC Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pihak Mabes Polri segera melakukan penyidikan terhadap Dirut PJT Imam Santoso,kabag SDM yang diduga melakukan penyalagunaan wewenang jabatan demi keuntungan kelompok maupun pribadi," tegas DJ Sembiring Jumat (24/10/2025) kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

DJ sembiring menambahkan,Saya sampaikan dugaan ini yaitu adanya mark up terhadap proses proyek PJT atau pekerjaan dan pengawasan kepegawaian di PJT, kemudian kekurangan SDM sehingga terjadi ketidaksinkronan terhadap adanya sistem kontrak yang dilakukan. Sehingga negara rugi senilai puluhan miliar, tambahnya.

Hasil investigasi yang dilakukan CIC, dimana terdapat kejanggalan dalam Pengangkatan jabatan di PJT yang tidak sesuai aturan, yakni dengan cara sepihak dan memberitakan secara sepihak juga dengan alasan kebutuhan mendadak seperti di SK 175/ 176. 

DJ Sembiring mengatakan," Kita sudah pernah menyurati pihak PJT II Purwakarta, dimana kita meminta untuk melakukan pembatalan SK 175/176 agar direvisi kembali, namun hal itu tidak dindahkan.Bahkan kita sudah bertemu Dirut Perum Jasa Tirta II Imam Santoso beberapa waktu lalu, Dirut PJT siap melakukan pembatalan dan merevisi kembali, namun hal itu tidak dilaksanakan dengan alasan banyak orang, padahal waktu melakukan Pengangkatan jabatan baru tidak memikirkan efek tersebut, jelas ini ada " Permainan" dan kepentingan membangun "Dinasti" Kotor diakhir masa jabatan Dirut PJT II, CIC Mendesak Dirut PJT segera membatalkan SK 175 /176," ujar Sekjen DPP CIC.

CIC berharap pihak KPK dan Mabes Polri segera melakukan tindakan hukum serta melakukan penyidikan terhadap rekanan PJT II yang selama ini mendapat proyek yang diduga kuat ada persekongkolan jahat dan dugaan korupsi secara berjamah, sehingga banyak proyek yang mangkrak.

DJ Sembiring mengungkapkan,"Dirut PJT juga diduga pernah bernegoisasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta oknum Jejati Jawa Barat dan oknum Kejari Purwakarta soal kasus proyek PJT tidak mencuat keterbukaan yang telah kerugian negara yang mencapai puluhan miliar, namun dari hasil negoisasi tersebut membuat PJT hanya sedikit tenang, CIC meminta pihak Lembaga anti korupsi tersebut berharap agar KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut sebelum masa jabatan Dirut PJT Imam Santoso berakhir oktober 2025" pungkasnya.

(Red)

DIRLANTAS POLDA RIAU BERIKAN PERHATIAN KHUSUS KEPADA KORBAN LAKA LANTAS MELALUI PROGRAM GREEN POLICING

DIRLANTAS POLDA RIAU BERIKAN PERHATIAN KHUSUS KEPADA KORBAN LAKA LANTAS MELALUI PROGRAM GREEN POLICING

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, investigasi top Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menunjukkan kepedulian sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui program Green Policing. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk empati dan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak kecelakaan di wilayah hukum Polda Riau. (Jumat 24/10/25)

Korban bernama Hendri (22), warga RT 04 RW 01, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Senapelan pada 7 Oktober 2025 sekira pukul 07.00 WIB. Berdasarkan laporan kepolisian, korban mengalami cedera pada tulang bahu kanan dan kini masih dalam tahap pemulihan. Sementara satu korban lainnya hanya mengalami luka ringan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau Kompol Galih Apria langsung melakukan kunjungan ke rumah korban. Dari hasil mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, kejadian tersebut telah diselesaikan secara damai.

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial, Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat melalui program Green Policing melaksanakan kegiatan Bedah Taman serta Perbaikan Rumah di kediaman korban. Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Wadirlantas Polda Riau AKBP Budi Setiyono, Kasubdit Gakkum, para Kasi, serta ASN Ditlantas Polda Riau.

> “Ini merupakan rumah korban laka lantas yang kita perbaiki sekaligus kita tata tamannya melalui program Green Policing. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan kepada korban, tetapi juga sebagai upaya memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Dirlantas Polda Riau.

Lebih lanjut, Dirlantas berharap agar korban dan keluarga dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta menumbuhkan semangat cinta lingkungan di lingkungan tempat tinggalnya.

> “Harapan kami, korban bisa segera pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberi manfaat dan menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk peduli terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Hendri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh jajaran Ditlantas Polda Riau.

> “Terima kasih banyak atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada saya dan keluarga. Kami sangat terharu dan bahagia. Semoga kebaikan ini menjadi amal ibadah bagi bapak-bapak polisi,” ungkap Hendri.

Hal senada juga disampaikan Yusnida (55), ibu dari korban, yang merasa sangat tersentuh atas perhatian dan kepedulian pihak kepolisian terhadap anaknya.

> “Saya tidak menyangka, polisi datang bukan hanya menjenguk, tapi juga membantu memperbaiki rumah kami. Terima kasih banyak kepada Bapak Dirlantas dan seluruh jajaran. Semoga kebaikan ini dibalas dengan kesehatan dan keberkahan dalam tugas,” ucap Yusnida dengan haru.

Pantauan di lokasi menunjukkan, taman hasil Green Policing kini tampak tertata rapi dan asri, sementara rumah korban telah diperbaiki dan kembali bersih. Sebagai penutup kegiatan, Dirlantas Polda Riau yang didampingi Wadirlantas, Kasubdit Gakkum, para Kasi, dan ASN Ditlantas Polda Riau menyerahkan santunan untuk membantu biaya pengobatan korban.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh keakraban antara jajaran Ditlantas Polda Riau dan masyarakat sekitar. 

Mirza Halawa 

Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Lapas Narkotika Rumbai Tebar 6000 Benih Ikan Lele

Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Lapas Narkotika Rumbai Tebar 6000 Benih Ikan Lele

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, investigasi top- Lapas Narkotika Rumbai kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan, serta salah satu program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan penebaran ribuan benih ikan lele di kolam budidaya, yang dikelola di dalam lingkungan Lapas Narkotika Rumbai , Jumat (24/10/2025).

Kegiatan penebaran benih tersebut dilakukan oleh Kalapas Narkotika Rumbai , Reinhards Indra Pitoy diwakili oleh Kepala Seksi Binadik dan Giatja, Ralphy Prasetyo bersama Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, Hasyuyun Firnanda dan Staf serta perwakilan warga binaan. Sebanyak 6.000 benih ikan lele ditebar di kolam yang berada di area Lapas.

"Dengan memanfaatkan lahan yang ada, khususnya di area Lapas, warga binaan dapat mengelola budidaya ikan lele dengan pengawalan petugas. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Narkotika Rumbai ," ujar Ralphy Prasetyo.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan warga binaan dengan keterampilan baru yang bernilai ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menjalin kolaborasi dan kerja sama yang baik antara petugas dan warga binaan.

Selain itu, Kasubsi Kegiatan Kerja, Hasyuyun Firnanda menyampaikan bahwa, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pembinaan kemandirian.

"Budidaya ikan lele ini, kami harapkan dapat memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan, sehingga setelah bebas mereka memiliki kemampuan produktif yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

Mirza Halawa 

AKPERSI Desak Polres Jaksel Tindak Tegas Peredaran Obat Keras Terbatas, Ancam Lapor ke Propam

AKPERSI Desak Polres Jaksel Tindak Tegas Peredaran Obat Keras Terbatas, Ancam Lapor ke Propam

Redaksi       Comment   

Jakarta Selatan, investigasi top 23 Oktober 2025 — Maraknya peredaran obat keras terbatas di wilayah Jakarta Selatan kembali menjadi sorotan publik. Di kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat gaya hidup modern itu, toko-toko yang menjual obat keras secara ilegal muncul dengan jarak antar lokasi hanya sekitar satu kilometer.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terlebih setelah beberapa waktu lalu sempat terjadi penangkapan penjual obat keras oleh aparat, namun aktivitas serupa kini kembali marak.

 Bahkan, muncul dugaan adanya praktik setoran bulanan kepada oknum aparat agar toko-toko tersebut bisa tetap beroperasi.

Ketua Umum Asosiasi Keluarga Persiapan Indonesia (AKPERSI), Reno, menyayangkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik berbahaya tersebut.

“Kami meminta Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya untuk membersihkan peredaran obat keras terbatas di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan. Jika tidak ada tindakan nyata, maka kami dari AKPERSI siap membuat laporan ke Kadiv Propam Polda Metro Jaya,” tegas Reno melalui sambungan telepon, Rabu (23/10).

Menurut Reno, peredaran obat keras tanpa pengawasan resmi berpotensi merusak generasi muda dan menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika.

 “Efeknya sama berbahayanya dengan narkoba. Anak-anak bisa beli dengan mudah tanpa resep dokter,” tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah sumber di lapangan mengungkap adanya dugaan koordinasi antara pelaku dan oknum aparat dengan nilai mencapai jutaan rupiah per toko.

 “Semua koordinasi sampai tiga juta per toko. Kalau Abang mau buka toko di sini, nanti kita bantu sambungkan sama Junaidi yang urus koordinasi di Jakarta Selatan,” ujar seorang pemilik toko kepada rekan sesamanya.

Pihak Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan.