DUMAI, Investigasi Top – Aktivitas penadahan Crude Palm Oil (CPO) dan BBM ilegal di sepanjang Jalan KM 11 setelah jembatan yang menuju arah simpang Bangko Kelurahan Bukit Timah, Dumai, diduga usaha ilegal tumbuh subur tanpa tersentuh hukum. Puluhan penampungan yang diduga tidak memiliki izin beroperasi.
Secara Terang-terangan membuka usah penampungan CPO dan BBM Ilegal menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam menindak praktik yang merugikan perusahaan dan pemerintah .
Berdasarkan investigasi media pada Sabtu (27/9/2025), modus operandi yang dikenal sebagai "kencing CPO dan BBM" ini berjalan sistematis. Truk-truk tangki CPO dan BBM secara rutin singgah untuk memindahkan sebagian muatannya ke tempat penampungan yang diduga ilegal tersebut. Praktik ini merupakan kolusi antara oknum supir dengan penampun untuk keuntungan pribadi, yang secara langsung merugikan perusahaan kelapa sawit pemilik CPO.
Kecurigaan publik terhadap adanya pembiaran semakin menguat. Seorang warga berinisial T mengungkapkan, banyaknya penampung CPO dan BBM yang diduga ilegal di area tersebut, bisa bertahan lama karena diduga memberikan setoran kepada oknum APH.
"Di sini banyak penampungan CPO dan BBM, diduga mereka ada setoran, makanya tidak pernah ada tindakan," ujarnya.
Padahal, para pelaku mulai dari supir, pemilik penampung, hingga pembeli terancam jerat hukum berlapis, mulai dari Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman 4 tahun penjara, hingga UU Perdagangan yang mengancam denda Rp10 miliar.
Namun, ancaman hukum yang berat ini seolah tidak berarti karena aktivitas ilegal tersebut terus berlangsung siang dan malam.
Kondisi ini menuntut tindakan tegas dari Polda Riau dan instansi terkait untuk membongkar jaringan mafia CPO dan BBM yang tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menantang wibawa hukum di Kota Dumai.
Team